JAKARTA. Sikap pemerintah Amerika Serikat (AS) yang menolak memakai crude palm oil (CPO) dikhawatirkan diikuti oleh negara lainnya, terutama negara tujuan ekspor. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, usai acara Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa (7/2).

Oleh karena itu, Rusman mengajak Dewan Minyak Sawit Indonesia dan asosiasi kelapa sawit yang terkait segera menyampaikan keberatannya kepada AS, dan meminta negara Uwak Sam itu meninjau ulang kebijakannya. "Mari ramai-ramai memberikan respon keberatan dengan kebijakan itu," ujar Rusman.

Salah satu materi keberatan yang bisa disampaikan oleh Indonesia adalah, adanya kebijakan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil System yang dilakukan di Indonesia. ISPO ini mengatur tentang tentang kelapa sawit ramah lingkungan.

Rusman bilang, ISPO bukanlah program isapan jempol belaka, tetapi sudah mengatur soal standar pembukaan lahan, penanaman, serta tata cara produksi CPO-nya yang sudah ramah terhadap lingkungan.

Adanya standar tersebut, Rusman berharap negara tujuan ekspor lainnya seperti India, China, Pakistan tidak terpengaruh oleh kebijakan AS tersebut. "Harus dipahami, karena dampaknya juga ada," ujar mantan Kepala BPS itu. Sebagai informasi, 27 Januari lalu, AS mengeluarkan peringatan berupa Environmental Protection Agency (EPA) tentang standard bahan bakar dari sumber energi yang bisa diperbarui atau Renewable Fuel Standards (RFS).

Dalam peringatan tersebut, AS menyatakan CPO tidak bisa menjadi sumber bahan bakar minyak nabati atau bio fuel, karena belum memenuhi standar sebagai energi terbarukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Asnil Amri