KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO) menilai kebijakan baru terkait pembagian tanggungan klaim asuransi kesehatan, yakni kewajiban pasien menanggung minimal 10% dari biaya pengobatan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran OJK No. 7/2025, tidak akan berdampak besar terhadap volume kunjungan pasien.

Chief Financial Officer Siloam, Daniel Phua, menyatakan bahwa pihaknya masih memantau dampak kebijakan ini di lapangan. "Menurut saya, terlalu dini untuk menyimpulkan apakah akan berdampak negatif terhadap volume pasien. Tapi secara pribadi, saya rasa dampaknya tidak akan signifikan," ujarnya saat sesi Public Expose di Tangerang, Rabu (11/6).

Baca Juga: Siloam Jadi Sorotan Delegasi Swedia, Siap Perkuat Layanan Kesehatan Berkelanjutan

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

Daniel menilai, kebijakan ini justru dapat menjadi langkah positif dalam jangka panjang, karena mendorong partisipasi pasien dalam pembiayaan layanan kesehatan. “Pelayanan medis itu bukan seperti beli mobil atau motor yang bisa ditunda karena mahal. Kalau butuh, ya harus dijalani,” tegasnya.

Ia menambahkan, pihak Siloam tetap menjalin komunikasi dengan penyedia asuransi dan terus beradaptasi dengan perubahan regulasi. “Kita tetap diskusi dengan pihak asuransi untuk memastikan kelangsungan layanan yang optimal,” ujarnya.

Baca Juga: Siloam Hospitals Lippo Village Perkenalkan Bedah Jantung Bawaan Minimally Invasive

Sebelumnya, OJK menerbitkan aturan yang mewajibkan pasien ikut menanggung minimal 10% dari total klaim pengobatan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan kontrol terhadap klaim asuransi kesehatan.

Siloam memastikan strategi jangka panjang perusahaan tetap sejalan dengan arah kebijakan tersebut, sambil terus berfokus pada penguatan layanan medis berbasis teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan.

Baca Juga: Siloam International Hospitals (SILO) Anggarkan Capex Rp 2 Triliun di 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News