KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti besarnya nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dilaporkan pemerintah, yang disebut mencapai lebih dari Rp 300 triliun.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, angka tersebut terlampau besar dan mengindikasikan persoalan dalam penyerapan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi yang melambat.

“Walaupun mungkin bisa dianggap sebagai hasil efisiensi, SILPA sebesar itu juga bisa merepresentasikan sulitnya pemerintah dalam mengeksekusi anggaran. Ini terlalu besar di saat ekonomi justru sedang butuh belanja yang lebih akseleratif,” ujar Eko kepada Kontan.

Bambang Manfaatkan Program REHAB 2.0 untuk Cicil Tunggakan Iuran JKN

Baca Juga: Defisit Anggaran Terancam Melebar Akibat Lonjakan Harga Minyak Dunia

Menurutnya, idealnya SiLPA digunakan sebagai cadangan belanja hanya ketika penerimaan negara menurun atau dalam kondisi fiskal yang menekan. Namun dalam situasi saat ini, anggaran justru dibutuhkan untuk mendorong konsumsi dan pertumbuhan.

“Silpa itu seharusnya dipakai ketika ada kebutuhan mendesak, seperti saat pendapatan negara menurun. Tapi kalau dana itu ada, dan tidak segera dibelanjakan padahal dibutuhkan, itu menunjukkan perencanaan dan eksekusi yang kurang baik,” jelasnya.

Eko juga menyebut bahwa kondisi ideal dari pengelolaan anggaran negara adalah SiLPA nol, karena seluruh anggaran sudah direncanakan dan dieksekusi secara optimal. Sebaliknya, SiLPA yang terus menumpuk dapat menjadi indikator lemahnya perencanaan fiskal.

Baca Juga: Kemenkeu Percepat Belanja Transfer ke Daerah, Capai Rp 322 Triliun sampai Mei 2025

“Kalau kita bicara soal anggaran yang bagus, ya SiLPA-nya nol. Defisit bisa ditutupi oleh pembiayaan, dan semua anggaran berjalan. Tapi ini kan banyak yang tidak bisa dieksekusi, maka ada indikasi perencanaan yang tidak maksimal,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa SiLPA yang besar bisa menjadi akumulasi dari berbagai anggaran yang tidak terserap di tahun-tahun sebelumnya. Jika pola ini terus terjadi, maka akan mengganggu efektivitas kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jadi meskipun secara nominal ada penghematan, itu bukan hal yang ideal kalau ternyata karena tidak mampu mengeksekusi anggaran. Pemerintah harus lebih akseleratif dan memperbaiki manajemen perencanaan dan pencairan anggaran,” pungkas Eko.

Baca Juga: Menkeu Buka Opsi Tambah Utang Jika Defisit APBN 2025 Membengkak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News