JAKARTA. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) bagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa bermakna efisiensi yang dilakukan pemerintah berjalan baik. Namun di sisi lain ini membuktikan banyak dana pinjaman yang tidak terserap dengan baik. Untuk itu, perlu dievaluasi agar diketahui secara detail penyebabnya. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, evaluasi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana rencana yang telah disusun pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan dengan baik. “SILPA harus selalu dievaluasi lebih detail agar kita tahu sejauhmana efektivitas anggaran kita,” tukas Syahrial di Gedung Bappenas, Senin (28/6). Selama ini Silpa yang diumumkan pada setiap akhir tahun anggaran hanya dilihat dari sisi nominalnya saja. Padahal detil penyebab Silpa itu juga perlu diketahui oleh publik dan pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan dan perencanaan anggaran tahun selanjutnya. “Kita juga perlu tahu, apakah Silpa merupakan hasil efisiensi anggaran kementerian/lembaga atau justru berasal dari pinjaman yang tidak terpakai,” tuturnya.
Silpa Perlu Dievaluasi
JAKARTA. Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) bagai pisau bermata dua. Di satu sisi bisa bermakna efisiensi yang dilakukan pemerintah berjalan baik. Namun di sisi lain ini membuktikan banyak dana pinjaman yang tidak terserap dengan baik. Untuk itu, perlu dievaluasi agar diketahui secara detail penyebabnya. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Syahrial Loetan mengatakan, evaluasi ini perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana rencana yang telah disusun pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berjalan dengan baik. “SILPA harus selalu dievaluasi lebih detail agar kita tahu sejauhmana efektivitas anggaran kita,” tukas Syahrial di Gedung Bappenas, Senin (28/6). Selama ini Silpa yang diumumkan pada setiap akhir tahun anggaran hanya dilihat dari sisi nominalnya saja. Padahal detil penyebab Silpa itu juga perlu diketahui oleh publik dan pembuat kebijakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan dan perencanaan anggaran tahun selanjutnya. “Kita juga perlu tahu, apakah Silpa merupakan hasil efisiensi anggaran kementerian/lembaga atau justru berasal dari pinjaman yang tidak terpakai,” tuturnya.