JAKARTA. Penurunan populasi sapi perah di dalam negeri membuat target swasembada susu nasional dianggap mustahil dilakukan. Apalagi jika melihat impor susu terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Oleh karena itu Dewan Persusuan Nasional memberikan masukan kepada calon menteri pertanian pemerintahan mendatang untuk lebih fokus pada pengembangan peternakan sapi perah. Ketua Dewan Persusuan Nasional Teguh Boediyana mengatakan, ada empat tuntutan yang perlu diteruskan bagi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mendatang.

Pertama, harga susu segar harus dibayarkan kepada peternak. Kedua, perlu ada payung hukum bagi pengembangan peternakan sapi perah dan produksi susu segar. Ketiga, pelaksanaan program susu untuk sekolah dalam rangka mengurangi ketergantungan pemasaran susu segar ke Industri Pengolahan susu. Terakhir, peningkatan populasi dan produktifitas sapi perah. 

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

"Program kedaulatan pangan Presiden Jokowi harus turut memperhatikan susu segar. Sebab selama sepuluh tahun terakhir produksi susu terus menurun. Kondisi ini terjadi karena populasi sapi perah yang secara perlahan hilang," ujar Teguh, hari ini (30/9). 

Hasil sensus pertanian Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, populasi sapi perah betina mencapai 350.000 ekor. Padahal sebelumnya ditahun 2011 populasi sapi perah betani mencapai 420.000 ekor. Tahun ini, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI) menyebut sapi perah hanya mencapai 200.000 ekor. 

Sedangkan untuk impor susu, BPS mencatat pada tahun 2013 impor susu sebagai bahan baku industri dan produk olahan mencapai US$ 1,37 miliar yang berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat, Australia, Prancis dan Belanda. 

Sementara produksi susu segar dalam negeri setiap tahunnya yang berasal dari 100.000 peternak sapi perah rakyat hanya berkisar 1.600 ton setiap hari dengan nilai setahun mencapai Rp 2,6 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News