JAKARTA. Pemerintahan bertekad untuk segera menekan biaya logistik dari angka 24% menjadi 19%. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo menjelaskan, untuk mewujudkan target itulah pemerintah akan melakukan beberapa aksi.

Pertama, menggenjot pembangunan pelabuhan serta peningkatan efesiensi pelayanannya. Beberapa pelabuhan yang akan dibangun dan dikembangkan adalah pelabuhan utama dan penunjang tol laut.

Kedua, mengembangkan pelabuhan hub internasional sebagai kawasan pusat logistik di kawasan barat dan timur Indonesia. Mengembangkan industri galangan perkapalan nasional agar lebih produktif, berdaya saing dan mampu mencukupi kebutuhan nasional.

Indroyono mengatakan, khusus untuk langkah ketiga ini pemerintah telah menyiapkan banyak kebijakan. Salah satunya memberikan insentif berupa pembebasan PPn bagi industri galangan kapal di dalam negeri.

"Kebijakan- kebijakan ini yang sejak puluhan tahun lalu tidak terlaksana dan membuat industri galangan kapal kita tidak bisa berkembang," katanya, pada awal pekan ini.

Pemerintah juga bertekad menggenjot pembangunan infrastruktur di segala lini. Beberapa infrastruktur segera genjot pembangunannya mulai Maret 2015 adalah pembangunan jalan tol dan Kereta Trans Sumatera, kereta Trans Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu, Jokowi juga meminta agar jaringan kereta juga segera dibangun di Tanah Papua.

Indro berharap, dengan upaya pemerintah tersebut dalam waktu lima tahun biaya logistik bisa diturunkan menjadi tinggal hanya 19%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa