KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keanggotaan dalam Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dianggap menjadi sentimen yang baik terhadap kinerja emiten minyak kepala sawit alias crude palm oil (CPO) dalam jangka waktu yang panjang.

Asal tahu saja, sebelumnya beredar kabar terkait keluarnya PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) dari keanggotaan RSPO. 

Dalam keterbukaan informasi tertanggal 4 September 2024, UNSP pun membantah bahwa perusahaan dikeluarkan dari keanggotaan RSPO akibat adanya pelanggaran kode etik.

Pelanggaran kode etik yang dimaksud adalah adanya tuduhan dari komunitas yang diwakili oleh Ketua Kelompok Tani terhadap PT Grahadura Leidong Prima (GLP), anak usaha UNSP. GLP disebut belum memenuhi komitmen untuk memfasilitasi pembangunan perkebunan plasma bagi masyarakat.

Dokumen terkait tindak lanjut dari RSPO atas tuduhan tersebut pun dapat diakses di laman organisasi tersebut.

Baca Juga: Sawit Sumbermas Sarana (SSMS) Akui Keanggotaan RSPO Bisa Kerek Kinerja Keuangan

Direksi UNSP menyebutkan, perseroan secara sukarela lebih dahulu mengajukan pengunduran diri kepada RSPO melalui surat pengunduran diri tertanggal 5 Agustus 2024. 

“Sedangkan, surat panel RSPO dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus 2024, yang terjadi setelah pengunduran diri Perseroan dimaksud,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

UNSP pun membantah tuduhan terkait kabar beredar bahwa pelanggaran kode etik menjadi alasan perseroan tak lagi tergabung dalam keanggotaan RSPO.

Sehubungan dengan tuntutan kelompok masyarakat tertentu terkait kewajiban pembangunan kebun plasma masyarakat terhadap GLP, pada saat ini belum merupakan kewajiban GLP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebab, ketika GLP memperoleh Izin Usaha Perkebunan pada tanggal 8 Desember 2004, kewajiban tersebut belum ada melainkan baru mulai diberlakukan sejak tanggal 28 Februari 2007 dan tidak berlaku surut.

“Meskipun demikian, sejak tahun 2022 GLP telah melakukan kemitraan produktif dengan masyarakat melalui koperasi atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dalam mendukung program peremajaan sawit rakyat (PSR),” ungkap direksi UNSP.

Perseroan mengaku, sangat menyayangkan pendirian dan sikap RSPO dalam prosedur menangani adanya suatu keluhan atau pengaduan dari para pemangku kepentingan yang tidak dilakukan secara baik dalam proses identifikasi, validasi, dan verifikasi terhadap subyek hukum pengadu dan substansi permasalahan yang diadukan.

“Kami berhak mengajukan pengunduran diri dalam keanggotaan RSPO karena perseroan memandang tidak ada kemanfaatan dan memberikan keuntungan bagi perseroan pada saat ini,” papar UNSP.

Junior Equity Analyst Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty Hafiya melihat, keluarnya UNSP dari keanggotaan RSPO bisa berdampak buruk terhadap reputasi perseroan di mata investor, konsumen, dan mitra bisnis. Hal ini dapat diartikan UNSP tidak berkomitmen pada praktik berkelanjutan.

Sebab, banyak pasar internasional, terutama di Eropa dan Amerika Utara, lebih memilih atau bahkan mensyaratkan produk kelapa sawit yang bersertifikat RSPO. Ini pun menyebabkan menurunnya peluang UNSP untuk memperluas jangkauan pasarnya.

“Tentu ini akan menurunkan harga saham sebab investor melihat hal ini sebagai sentimen negatif. Penurunan pendapatan dan jangkauan pasar,” ujarnya kepada Kontan, Kamis (5/9).

Arinda mengatakan, keanggotaan RSPO secara umum bisa meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan praktik ramah lingkungan.

Pasar internasional lebih memilih produk kelapa sawit bersertifikat RSPO, sehingga meningkatkan akses pasar. Selain itu, investor cenderung lebih percaya dan mendukung perusahaan yang memiliki sertifikasi RSPO, karena dianggap lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

“Dengan mematuhi standar RSPO membantu perusahaan dalam memenuhi regulasi lingkungan yang ketat di berbagai negara,” ungkapnya.

Arinda pun menyebutkan sejumlah keuntungan dan kerugian menjadi anggota RSPO. Keuntungannya adalah akses ke pasar premium, reputasi positif, dukungan dan jaringan yang baik, serta mitigasi risiko

Sementara, kerugian menjadi anggota RSPO adalah tingginya biaya sertifikasi, kepatuhan yang ketat, serta kewajiban pengawasan dan audit.

“Untuk menjadi anggota RSPO, diwajibkan harus mengikuti komitmen terhadap keberlanjutan, memastikan transparansi, serta menjalankan kepatuhan terhadap standar RSPO,” tuturnya.

Para anggota RSPO memiliki hak untuk menggunakan logo RSPO, akses ke informasi dan jaringan, serta memiliki partisipasi dalam pengambilan keputusan

Untuk kewajibannya, para anggota harus mematuhi standar RSPO, membuat laporan berkala, dan melakukan audit dan pengawasan.

Baca Juga: Tak Lagi Jadi Anggota RSPO, Ini Kata Manajemen Bakrie Sumatera Plantations (UNSP)

Dilansir dari laman resmi RSPO, saat ini emiten yang menjadi anggota RSPO adalah PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJT), PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG), PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG), PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO), PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT), dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS).

Head of Sustainability SSMS Henky Satrio mengatakan, SSMS telah bergabung dalam keanggotaan RSPO Sejak 17 April 2007. Sampai saat ini perseroan telah memiliki 100% sertifikasi RSPO.

Dengan tergabung dalam keanggotaan RSPO, SSMS mengakui mengalami peningkatan penjualan. Sebab, tandan buah segar (TBS) dan hasil proses minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) perseroan mendapat pengakuan sebagai Certified RSPO dalam mekanisme penjualan Book and Claim.

Selain dampak kinerja keuangan, SSMS juga merasakan dampak kinerja fundamental yang dihasilkan dari keikutsertaan keanggotaan RSPO. Di antaranya, peningkatan citra perseroan karena tingkat kepercayaan pembeli tinggi, serta penerapan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang telah diakui.

“Kemitraan dengan masyarakat melalui program Plasma bisa turut membantu peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya kegiatan operasional SSMS,” ujarnya kepada Kontan, Jumat (6/9).

Arinda melihat, para emiten tersebut prospeknya cukup positif. Contohnya, SSMS yang mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 10,77% secara tahunan alias year on year (yoy) per semester I 2024. Lalu, TAPG mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 7,95% yoy per akhir Juni 2024. 

Jika emiten tergabung dengan RSPO, maka peluang mereka di industri sawit akan semakin besar dan harga yang ditawarkan juga lebih premium daripada emiten yang tidak tergabung dengan RSPO.

“Ini mengingat terikat RSPO artinya memiliki komitmen terhadap keberlanjutan,” ujarnya.

Baca Juga: Triputra Agro (TPAG) Lakukan Konservasi Hutan Adat Panglima Pati di Jambi

Namun, Arinda belum memberikan rekomendasi saham untuk emiten CPO.

Equity Analyst Kanaka Hita Solvera William Wibowo melihat, pergerakan saham TAPG ada di level support Rp 580 per saham dan resistance Rp 730 per saham. William pun merekomendasikan buy on weakness untuk TAPG dengan target harga Rp 730 per saham.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana melihat, pergerakan saham SGRO ada di level support Rp 2.000 per saham dan resistance Rp 2.040 per saham. Herditya pun merekomendasikan trading buy untuk SGRO dengan target harga Rp 2.060 - Rp 2.070 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari