KONTAN.CO.ID - SINGAPURA. Menteri Lingkungan Hidup Singapura mengungkapkan, pembicaraan iklim global yang dimulai pada hari Senin (9/11/2026) kemungkinan besar tidak akan menghasilkan target baru untuk menekan gas rumah kaca, namun para negosiator memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menerapkan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya.

"Menurut saya, kita tidak mengharapkan peningkatan besar dalam target mitigasi" pada pertemuan tahunan PBB di Turki tersebut, ujar Grace Fu kepada para wartawan seperti dilansir Reuters, Senin (9/11/2026). 

"Namun, kita sudah memiliki cukup banyak hal—bahkan dalam kerangka Perjanjian Paris—dari apa yang telah kita sepakati. Masih banyak yang bisa dikerjakan."

Delegasi dari hampir 200 negara berkumpul di Antalya untuk konferensi COP31 yang berlangsung selama 12 hari, dengan tujuan merumuskan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengurangi emisi. Mereka dijadwalkan untuk menegosiasikan berbagai bidang, termasuk elektrifikasi, pembatasan kenaikan suhu global, dan pendanaan iklim.

Baca Juga: Dalam Kunjungan ke Uruguay, Paus Leo XIV Desak Amerika Selatan Jembatani Perpecahan

Meskipun para negosiator menghadapi "hambatan"—termasuk kekhawatiran mengenai ketahanan energi yang muncul akibat konflik yang melibatkan AS, Israel, dan Iran—masih ada ruang untuk mencapai kemajuan dalam isu-isu seperti adaptasi iklim, serta peluang untuk menyepakati perjanjian terpisah di luar proses negosiasi utama, kata Fu pada hari Jumat.

Perlu Kepemimpinan di Tengah Proses Negosiasi yang Terpecah

Proses negosiasi iklim telah menuai kritik. Rekan sejawat Fu dari Panama, Juan Carlos Navarro, dalam konferensi keanekaragaman hayati PBB baru-baru ini, menyatakan bahwa keharusan untuk mencapai konsensus bulat memungkinkan satu delegasi saja untuk "menggagalkan" kemajuan yang ada.

Selain itu, terdapat pula seruan untuk memperluas basis pendanaan, mengingat negara-negara yang kini telah makmur—seperti Tiongkok dan negara-negara kaya minyak di Timur Tengah—masih diklasifikasikan sebagai negara berkembang, yang berarti mereka tidak memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pendanaan iklim. 

"Seperti banyak forum multilateral lainnya, terdapat rasa frustrasi terkait kurangnya kemajuan dan bagaimana sistem yang ada mungkin belum mampu mengimbangi realitas geopolitik terkini," ujar Fu. 

Ia menambahkan, "Persoalannya adalah bagaimana kita mewujudkan perubahan tersebut dan dari mana kepemimpinan itu akan muncul. Saya tidak melihat adanya kepemimpinan untuk melakukan perubahan drastis seperti itu dalam COP kali ini."

Ia menuturkan bahwa perundingan saat ini menjadi "jauh lebih terpecah-pecah", dengan keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik AS keluar dari Perjanjian Paris yang masih terus membebani proses tersebut. 

Lima tahun lalu, menurut Fu, berbagai negara "lebih siap untuk mengerahkan modal politik dan kepemimpinan mereka guna menghadirkan solusi," namun kini mereka justru "lebih teralihkan perhatiannya".

Baca Juga: Selain Blokade Laut, AS Perketat Jalur Perdagangan Darat Iran

Sepanjang sebagian besar bulan Oktober, Singapura diselimuti kabut asap berbahaya yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan lahan yang meluas di berbagai wilayah Indonesia. 

Pekan lalu, Singapura merevisi undang-undang mengenai kabut asap lintas batas guna memberikan wewenang lebih besar untuk menindak pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.

Fu menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah untuk "membentuk perilaku" dunia usaha.

"Saya berharap kita tidak perlu sampai melakukan penuntutan hukum, namun keberadaan aturan ini setidaknya akan menyadarkan pelaku usaha bahwa ada konsekuensi yang harus dihadapi, sehingga mereka akan melakukan tindakan yang tepat agar tidak terjerat hukum," ujarnya.

"Intinya adalah lakukan saja apa yang diwajibkan oleh hukum, agar Anda tidak merugikan pihak lain. Kerugian tersebut tidak hanya berdampak pada masyarakat Singapura, tetapi juga pada Indonesia dan rakyat Indonesia."