JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan kick off Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Rabu (4/2). Dengan diselenggarakanya acara ini, sistem akuntansi pemerintah yang tadinya berbasis kas diubah dengan sistem pemerintah berbasis akrual.

Implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual tersebut juga ditandai dengan penandatanganan komitmen penerapan sistem tersebut dengan dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Kemenkeu Marwanto serta diikuti oleh Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agama, Sekretaris Utama Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Dirjen Anggaran Kemenkeu, dan Dirjen Kekayaan Negara.

Marwanto mengatakan sisem akuntasi berbasis akrual dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Frekuensi Transaksi BCA UMKM Fest 2025 Melejit, Buktikan Optimisme di Indonesia

"Pada tahun 2010 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 pemberintah berasama legistalif menyetujui bahwa akuntansi pemerintah berbasis akrual dilaksanakan 2015," kata Marwanto di Gedung Kemenkeu Jakarta, Rabu pagi.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual ini tidak hanya dapat menghasilkan nilai beban yang telah dibayarkan oleh pemerintah, tetapi juga seluruh beban yang diperlukan sehingga biaya pelayanan publik dapat dihitung secara lebih wajar.

"Dengan demikian pengelolaan keuangan negara dapat dikelola secara lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan," kata Mardiasmo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News