JAKARTA. Janji Presiden Joko Widodo menerapkan sistem e-government, e-budgeting, e-procurement, e-catalog dan e-audit saat kampanya belum juga terwujud. Sistem e-budgeting atau penganggaran secara elektronik saja misalnya, sampai kini belum terlaksana. Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk mempersiapkan dan memperbaiki sistem agar bisa menerapkan sistem elektronik tersebut. "E- budgeting, di DKI sudah tradisi, ini kami harap bisa segera diterapkan di berbagai daerah dan pusat. Di pusat ini masih perlu waktu," kata Sofjan, Selasa (26/5). Kendala yang sama juga dihadapi pemerintah dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, sampai saat ini dari anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat yang mencapai Rp 800 triliun lebih, nilai pengadaan yang sudah dilakukan secara elektronik baru Rp 300 triliun. Sisanya masih menggunakan sistem manual. "Memang ada beberapa pengadaan di kementerian lembaga tertentu yang tidak bisa menggunakan itu, dan Rp 300 triliun itu sudah besar, tapi saya rasa memang perlu ditingkatkan," kata Adrinof. Kinerja yang masih minim itu membuat Presiden Jokowi kembali memerintahkan kementerian segera membangun sistem pengadaan, anggaran, belanja dan pajak elektronik.
Sistem e-budgeting pemerintah belum berhasil
JAKARTA. Janji Presiden Joko Widodo menerapkan sistem e-government, e-budgeting, e-procurement, e-catalog dan e-audit saat kampanya belum juga terwujud. Sistem e-budgeting atau penganggaran secara elektronik saja misalnya, sampai kini belum terlaksana. Sofjan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan, pemerintah masih butuh waktu untuk mempersiapkan dan memperbaiki sistem agar bisa menerapkan sistem elektronik tersebut. "E- budgeting, di DKI sudah tradisi, ini kami harap bisa segera diterapkan di berbagai daerah dan pusat. Di pusat ini masih perlu waktu," kata Sofjan, Selasa (26/5). Kendala yang sama juga dihadapi pemerintah dalam penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement). Adrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, sampai saat ini dari anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat yang mencapai Rp 800 triliun lebih, nilai pengadaan yang sudah dilakukan secara elektronik baru Rp 300 triliun. Sisanya masih menggunakan sistem manual. "Memang ada beberapa pengadaan di kementerian lembaga tertentu yang tidak bisa menggunakan itu, dan Rp 300 triliun itu sudah besar, tapi saya rasa memang perlu ditingkatkan," kata Adrinof. Kinerja yang masih minim itu membuat Presiden Jokowi kembali memerintahkan kementerian segera membangun sistem pengadaan, anggaran, belanja dan pajak elektronik.