Jakarta. Pemerintah akan memaksa kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk menerapkan sistem pemerintahan, penganggaran, pajak elektronik di lingkungan pemerintahan masing-masing. Paksaan tersebut akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres).

Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / PAN RB mengatakan, dalam perpres itu, ada beberapa poin yang diatur. Pertama, soal kewajiban kementerian lembaga untuk menerapkan sistem pemerintahan elektronik.

Dengan kewajiban ini, seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah tanpa terkecuali harus menerapkan sistem pemerintahan elektronik. Poin lainnya yang juga akan diatur adalah mengenai sanksi.

Dukung Ekonomi Kerakyatan, Bank Mandiri Salurkan KUR 41 Triliun hingga Desember 2025

Kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang tidak menerapkan sistem tersebut akan diberi sanksi tegas. "Sanksi masih dirumuskan," katanya di Jakarta Selasa (6/9).

Asman mengatakan, selain menyusun aturan tersebut, agar kebijakan tersebut bisa jalan mulai 2017 nanti, pihaknya akan membuat model penerapan sistem. Beberapa daerah, dinilai oleh kementeriannya sudah memiliki sistem bagus untuk dijadikan model penerapan sistem elektronik tersebut adalah; Bandung dan Yogyakarta.

"Bandung, dengan penerapan sistem penganggaran elektronik kemarin sudah mampu hamat Rp 1 triliun, ini luar biasa, bisa dijadikan contoh," katanya.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan, selain proses tersebut, dari sisi kementeriannya, pemerintah akan mencari teknologi yang memadai agar sistem tersebut bisa diterapkan dengan baik dengan sistem keamanan kuat. Cho Tai-young, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia yang negaranya diajak kerjasama pemerintah untuk mengembangkan sistem tersebut mengatakan, penerapan sistem pemerintahan sistem elektronik memerlukan waktu lama dan proses rumit.

Berdasarkan pengalaman negaranya, waktu awal menerapkan sistem tersebut, ada masalah koordinasi yang harus diselesaikan antar kementerian yang harus diselesaikan terlebih dahulu agar sistem tersebut jalan. Selain itu, permasalahan juga menyangkut keterhubungan sistem.

"Sistem ini tidak hanya satu, banyak; ada e-budgeting, e-taxation, e-document, sampai sekarang pun kami merasa belum sempurna," katanya.

Asman mengatakan, akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi hambatan tersebut

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News