KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kajian Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) bersama World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkapkan besarnya biaya tersembunyi (hidden costs) dalam sistem pangan Indonesia ditaksir bernilai Rp 3.025,5 triliun hingga Rp 9.334,5 triliun. Jumlah ini setara dengan 28,5%–45,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia tahun 2023. Temuan tersebut dipaparkan dalam temu media di kantor WRI Indonesia, Jakarta, Selasa (27/1/2026), berdasarkan laporan bertajuk The Hidden Costs of Indonesia’s Food System yang dirilis pada Desember 2025. Romauli Panggabean, Knowledge Generation Lead KSPL sekaligus Environmental Economist WRI Indonesia memaparkan, sektor pangan memang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Pada 2024, kontribusi sektor ini mencapai sekitar 19,5% dari total PDB Indonesia.
Baca Juga: Jaecoo Atur Strategi untuk Mengantisipasi Pencabutan Insentif Mobil Listrik Sayangnya, berbagai aktivitas dalam sistem pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi masih menimbulkan dampak negatif yang nilainya bahkan melampaui kontribusi ekonominya. Dampak tersebut kata Romauli dibayar masyarakat lewat biaya kesehatan, degradasi lingkungan, dan persoalan sosial. “Berbagai aktivitas di dalam sistem pangan saat ini justru membawa dampak negatif yang nilainya melebihi kontribusi tersebut,” ujar Romauli dalam paparannya, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (28/1/2026). Laporan tersebut mencatat lima komponen biaya terbesar yang timbul dari sistem pangan, yakni obesitas, malnutrisi, polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK), serta susut dan sisa pangan (food loss and waste). Dari sisi kesehatan, Jessica Ferdi, Dokter Spesialis Gizi Klinik RSAB Harapan Kita, menilai besarnya biaya kesehatan mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi makanan berpemanis dan pangan ultra-proses yang rendah gizi namun tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. “Kajian ini kembali mengingatkan pentingnya penerapan pola makan gizi seimbang yang mencakup karbohidrat, protein, lemak sehat, sayur, dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral perlu terus didorong,” ujar Jessica dalam kesempatan yang sama.
Baca Juga: Pengetatan Tata Kelola Tambang Indonesia Pengaruhi Harga Timah Global Selain kesehatan, biaya akibat degradasi lingkungan dan sosial juga dinilai signifikan. Kerusakan lingkungan dan tekanan sosial yang terus berlanjut kata Romauli berpotensi memicu risiko kelangkaan pangan di masa mendatang. Dus, temuan ini menurut Romauli mendorong perlunya perubahan arah kebijakan sistem pangan menjadi lebih komprehensif. Ke depan, kebijakan perlu mengarahkan pergeseran pola konsumsi ke pangan yang lebih sehat, sekaligus menginternalisasi biaya sosial dan lingkungan melalui instrumen fiskal yang tepat. Di sisi lain, peningkatan produktivitas tenaga kerja pertanian dan perluasan kesempatan ekonomi harus diiringi dengan penguatan jaring pengaman sosial. Sugeng Harmono, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan, pemerintah tengah menjalankan sejumlah langkah untuk mendorong transformasi sistem pangan nasional. “Kami merasa perhitungan biaya tersembunyi dan temuan-temuan pada kajian ini dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih strategis dan tepat sasaran bagi kami ke depannya,” tutur Sugeng. Di sisi konsumen, kajian ini diharapkan KSPL dan WRI Indonesia dapat mendorong perilaku makan yang berkesadaran sehingga masyarakat tidak hanya mempertimbangkan harga pangan, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan sistem pangan.
Baca Juga: Perminas Bakal Urus Tambang Martabe Milik Agincourt Resources Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
