JAKARTA. Pemerintah bakal menggelontorkan duit pensiun Rp 40,8 triliun lewat sistem baru bernama fully funded di tahun 2009 mendatang. Pemerintah sebagai pemberi kerja bersama-sama Pegawai Negeri Sipil (PNS) memupuk dana untuk dikelola oleh suatu dana pensiun.

Cara baru ini akan mengurangi risiko APBN. "Jumlahnya tiap tahun disesuaikan dengan besarnya kewajiban pembayaran pensiun oleh pemerintah," kata Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia P Nasution, hari ini.

Selama ini pembayaran pensiun memakai sistem pay as you go. Artinya pembayaran dibayar saat PNS memasuki masa pensiun. Nah di sistem baru fully funded, pemerintah menyiapkan pembayaran pensiun sekaligus untuk dikelola oleh PT Taspen.

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Beban APBN Makin Membengkak

Cuma, cara ini bakal menuntut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyediakan duit awal yang cukup besar untuk menunjang penerapan sistem fully funded. Namun sistem baru ini juga akan mengurangi risiko APBN.

Sistem yang lama meski anggaran dari APBN lebih kecil namun menimbulkan risiko fiskal. Sumber risiko tersebut antara lain berasal dari sharing pembayaran pensiun antara APBN dan PT Taspen.

Risiko lainnya berasal dari kebijakan kenaikan gaji pokok PNS yang akan menyebabkan adanya kekurangan pendanaan alias unfunded liability. Contohnya, kenaikan gaji pokok PNS tahun 2001, 2003 dan 2007 menyebabkan adanya kekurangan pendanaan dalam program tunjangan hari tua bagi PNS sebesar Rp 1,967 triliun. Terakhir, kenaikan gaji PNS tahun 2008 sebesar 20% menyebabkan adanya kekurangan pendanaan sebesar Rp 2,5 triliun.

Pada tahun anggaran 2008, pendanaan pensiun masih memakai sharing antara APBN dengan dana dari PT Taspen. Besaran sharing 91:9. Dengan fully funded, pendanaan pensiun akan menjadi 100% beban APBN 2009.

Perubahan ini memang akan mendongkrak beban APBN. Kalau masih menganut sistem 91:9, pemerintah cuma bayar Rp 37,2 triliun tahun 2009, Rp 42,4 triliun tahun 2010, Rp 47,9 triliun tahun 2011, dan Rp 54,2 triliun tahun 2012. Nah, setelah berubah menjadi 100%, beban pemerintah menjadi Rp 40,8 triliun tahun 2009, Rp 46,5 triliun tahun 2010, Rp 52,7 triliun tahun 2011, dan Rp 59,6 triliun tahun 2012.

Sekretaris Perusahaan PT Taspen Faisal Rachman mengatakan, Taspen sebagai provider siap menjalankan sistem pembayaran pensiun baru fully funded tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News