KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Berbagai indikator makro memperlihatkan kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja.  Ekonom menilai butuh adanya kebijakan ekonomi ekspansif untuk mengatas kondisi tersebut. 

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin melihat situasi ekonomi saat ini memang sangat menantang. Daya beli masyarakat melemah dan industry terseok, sementara pada saat yang bersamaan kemampuan fiskal pemerintah sangat terbatas, akibat penerimaan pajak yang relatif stagnan dan pengeluaran non-discretionary, termasuk untuk bayar bunga utang yang semakin melejit. 

"Diperlukan kebijakan ekonomi ekspansif, sayangnya secara fiskal tidak memungkinkan," ungkap Wijayanto kepada Kontan, Rabu (13/11). 

Baca Juga: Cegah Penghindaran Pajak, DPR Minta Sri Mulyani Perketat Regulasi Transfer Pricing

Menurut Wijayanto, ekonomi Indonesia semakin melemah akibat penurunan daya saing ekonomi, yang disebabkan oleh iklim berusaha yang semakin tidak kondusif. Dalam lima tahun terakhir, pemerintah terlalu fokus pada isu politik, cenderung melupakan isu-isu ekonomi.

Dalam jangka pendek Wijayanto mencermati perlu memastikan kebijakan pemerintah direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik, untuk membangun kepercayaan pelaku usaha dan consumer. Selain itu juga perlu melanjutkan berbagai program sosial dengan perbaikan ketepatsasaran dan membantu industri yang terseok dengan berbagai insentif fiskal dan kebijakan. 

Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi APBN dengan mengutamakan program yang berdampak langsung pada masyarakat dan menghentikan proyek mercusuar yang boros anggaran, membatasi masuknya produk impor yang menjadi pesaing produk dalam negeri, dan memberikan insentif pajak untuk kelompok menengah bawah, termasuk menaikkan threshold pendapatan bebas pajak, melanjutkan kebijakan PPN ditanggung Pemerintah untuk produk rumah sederhana dan kendaraan murah. 

Baca Juga: Ada Tax Holiday, Pemerintah Akan Kehilangan Potensi PPh Badan Rp 8 Triliun pada 2025

Sementara untuk jangka menengah menurut Wijayanto pemerintah perlu memangkas inkonsistensi kebijakan, memperbaiki efisiensi logistic dan efisiensi capital (ICOR)  minimal setara dengan negara tetangga dan membuka pasar ekspor produk dalam negeri, dengan memperbanyak FTA dengan negara lain, khususnya EU dan USA. 

"Pemerintah juga perlu mentransform program sosial “memberi ikan” menjadi “memberi kail”, untuk mengurangi ketergantungan dan mendorong dampak ekonom," ujarnya. 

Untuk jangka panjang pemerintah perlu mendorong hilirisasi dan melanjutkannya dengan industrialisasi, menjadikan Indonesia hub industry dunia, dengan mengundang FDI berkualitas, termasuk relokasi industri dari China.

Baca Juga: Upah Tahun Depan Naik, Pengusaha Minta Basmi Pungli dan Tunda Kenaikan PPN 12%

Lalu memberantas korupsi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, target CPI setara dengan negara tetangga, dan mewujudkan ketahanan energi dan pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli