KONTAN.CO.ID - RAMALLAH. Para pejabat Palestina menyambut baik penetapan Sebastia di Tepi Barat yang diduduki oleh UNESCO sebagai Situs Warisan Dunia, dengan harapan hal itu akan mencegah Israel memperluas kendalinya di desa kuno tersebut, sementara Israel mengecamnya sebagai keputusan politik.

Sebastia, di Tepi Barat bagian utara, memiliki sisa-sisa arkeologis dari periode-periode berturut-turut yang berasal setidaknya dari abad ke-9 SM, ibu kota kerajaan Israel, melalui periode Helenistik, Romawi, Bizantium, Islam, Perang Salib, dan Ottoman, menurut UNESCO, organisasi budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pohon-pohon zaitun mengelilingi situs tersebut, menghiasi lanskap yang dipenuhi pilar-pilar Romawi, tembok-tembok kuno, tangga batu, dan amfiteater. Secara tradisional, tempat ini dianggap sebagai tempat pemakaman Yohanes Pembaptis.

Baca Juga: Topan Noul Hantam Tiongkok: 20 Ribu Warga Dievakuasi, Transportasi Mulai Lumpuh

Namun, penduduk Palestina di desa yang berdekatan, yang sebagian besar bergantung pada pariwisata untuk mata pencaharian mereka, menghadapi penyitaan lahan setelah Israel mengumumkan rencana untuk merebut sekitar 1.800 dunam (445 hektar) di situs tersebut, yang menurut mereka dimaksudkan untuk mengembangkan daerah tersebut.

Pada hari Jumat, UNESCO menambahkan Sebastia ke Daftar Warisan Dunia dan ke Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya, sebuah mekanisme terkait yang digunakan untuk menandai situs warisan yang terdaftar yang menghadapi ancaman serius, untuk mencoba melindunginya.

"Kami berharap keputusan ini akan memungkinkan kami untuk melestarikan Sebastia," kata Nizar Kayed, wakil walikota desa tersebut. 

Ia mengatakan bahwa keputusan Israel untuk merebut tanah, yang diumumkan pada akhir tahun 2025, adalah bagian dari upaya Israel untuk memperluas pemukiman di wilayah tersebut.

Kementerian Pariwisata dan Luar Negeri Palestina mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka berharap pengakuan UNESCO akan membantu memobilisasi dukungan internasional terhadap tindakan Israel di sana.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengatakan keputusan UNESCO adalah bagian dari upaya Palestina untuk mengaburkan hubungan Yahudi dengan tanah tersebut. 

"Tidak ada suara di organisasi internasional yang dapat mengubah sejarah," katanya dalam sebuah pernyataan.

Para pejabat Palestina juga prihatin tentang rancangan undang-undang baru Israel, yang belum disahkan menjadi undang-undang, yang akan memperluas kendali sipil Israel atas situs-situs kuno di Tepi Barat.

Hal itu pada dasarnya akan menghilangkan pengawasan terhadap situs-situs kuno dari Otoritas Palestina yang didukung Barat, yang berdasarkan perjanjian perdamaian Oslo tahun 1990-an telah menjalankan pemerintahan sendiri yang terbatas di sebagian Tepi Barat, wilayah yang direbut Israel dalam perang tahun 1967.

Baca Juga: Imbas Tarif AS Naik 12,5%, Penjualan Keju Terkenal Swiss Anjlok dan Stok Dibatasi