KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat disebut dalam dakwaan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yamg dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/5) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Megawati disebut menerima laporan dari Syafruddin pada 11 Januari 2004 dalam Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang juga dihadiri Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Dalam laporannya, Syafruddin malapor utang petambak PT Dipasena Citra Darmadja Rp 3,9 triliun, dan yang dapat dibayar aenilai Rp 1,1 triliun. Sementara sisanya diusulkan untuk dihapusbuku (write off). Namun Syafruddin tak melaporkan adanya misrepresentasi, alias kondisi utang-utang yang sebenarnya macet.
Skandal BLBI, KPK: Peran Megawati belum relevan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Nama Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri sempat disebut dalam dakwaan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung terkait skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yamg dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/5) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Megawati disebut menerima laporan dari Syafruddin pada 11 Januari 2004 dalam Sidang Kabinet Terbatas (Ratas) yang juga dihadiri Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) Dorodjatun Kuntjoro Jakti. Dalam laporannya, Syafruddin malapor utang petambak PT Dipasena Citra Darmadja Rp 3,9 triliun, dan yang dapat dibayar aenilai Rp 1,1 triliun. Sementara sisanya diusulkan untuk dihapusbuku (write off). Namun Syafruddin tak melaporkan adanya misrepresentasi, alias kondisi utang-utang yang sebenarnya macet.