JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan memberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh para masing-masing bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila terbukti melanggar asas terkait kasus suap dalam pengadaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari Diebold Inc. Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menjelaskan, dalam aturannya, ada banyak sanksi yang dapat dikenakan kepada lembaga keuangan perbankan jika terbukti melanggar GCG. Sanksi tersebut mulai dari yang ringan seperti teguran, sampai dengan sanksi fit and proper test terhadap oknum perbankan yang bersangkutan. "Jika melanggar Good Corporate Governance (GCG), maka akan kami cek. Sanksinya banyak," ujar Halim di Gedung BI, Jakarta, Jumat (25/10). Meski begitu, Halim belum dapat memutuskan sanksi yang didapat oleh masing-masing bank BUMN. Hal ini lantaran pengawas dari bank sentral, tengah memeriksa masing-masing bank BUMN terkait. "Kami belum mengetahui apakah kasus ini masuk administrasi, gratifikasi atau masuk penyuapan. Informasi yang didapat oleh BI belum lengkap. BI sedang mengumpulkan informasi," ucap Halim.
Skandal Diebold, sanksi BI menanti bank BUMN
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) akan memberikan sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh para masing-masing bank berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila terbukti melanggar asas terkait kasus suap dalam pengadaan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dari Diebold Inc. Deputi Gubernur Bank Indonesia Halim Alamsyah menjelaskan, dalam aturannya, ada banyak sanksi yang dapat dikenakan kepada lembaga keuangan perbankan jika terbukti melanggar GCG. Sanksi tersebut mulai dari yang ringan seperti teguran, sampai dengan sanksi fit and proper test terhadap oknum perbankan yang bersangkutan. "Jika melanggar Good Corporate Governance (GCG), maka akan kami cek. Sanksinya banyak," ujar Halim di Gedung BI, Jakarta, Jumat (25/10). Meski begitu, Halim belum dapat memutuskan sanksi yang didapat oleh masing-masing bank BUMN. Hal ini lantaran pengawas dari bank sentral, tengah memeriksa masing-masing bank BUMN terkait. "Kami belum mengetahui apakah kasus ini masuk administrasi, gratifikasi atau masuk penyuapan. Informasi yang didapat oleh BI belum lengkap. BI sedang mengumpulkan informasi," ucap Halim.
