KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah kembali menambah skema bantuan sosial (bansos) dalam masa pandemi virus corona (Covid-19). Rencananya pemerintah menambah bantuan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung.

Tambahan skema bansos tersebut dikhawatirkan akan menambah banyaknya skema bansos dan berdampak pada sulitnya pengawasan. "Akan sulit mengawasinya, potensi untuk diselewengkan itu pasti," ujar Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (8/9).

Agus pun menyoroti kondisi kementerian yang bertanggung jawab pada penyaluran tersebut. Penyaluran bantuan selama pandemi berada pada sejumlah kementerian.

Baca Juga: Mulai 2022 jadi syarat beli elpiji 3 kg, begini cara dapat Kartu Sembako

Selain itu, kerawanan pun disoroti Agus mengingat posisi puncak kementerian tersebut diisi oleh pengurus partai politik. Meski begitu, kesiapan data dapat menjadi pengawas penyaluran bansos.

"Data menjadi penting supaya ketika ada double oemberian mudah diketahui, kalau datanya tidak benar bubar itu," ungkap Agus.

Agus mendesak pemerintah mempersiapkan data dengan baik sebelum menyalurkan bantuan. Meski pun data yang baik tak menjamin 100% penyelewengan akan hilang.

Selanjutnya: Mensos Risma beberkan empat strategi untuk atasi persoalan bansos

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat