KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ada skema co-payment dalam aturan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) soal asuransi kesehatan. Dalam skema ini, nasabah atau peserta bakal ikut menanggung biaya klaim pengobatan.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyambut baik penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan.

Kepala Departemen Komunikasi AAJI Karin Zulkarnaen menjelaskan skema co-payment yang diatur dalam SEOJK tersebut merupakan bagian dari upaya pengendalian inflasi biaya medis yang kian meningkat dari tahun ke tahun.

Dukung KLHK dan WCD 2025, NHM Gelar Bersih-bersih bersama Mitra Lokal

“Regulasi ini memperkenalkan ketentuan co-payment, yaitu sebagian biaya yang perlu ditanggung oleh nasabah sebagai pasien ketika mendapatkan perawatan kesehatan, sebesar 10% dari total biaya pengobatan,” ujar Karin dalam konferensi pers laporan kinerja AAJI, Rabu (4/6). 

Baca Juga: Ini Tanggapan AAJI Terkait Aturan Co-Payment Dalam SEOJK Produk Asuransi Kesehatan

Karin bilang, untuk menangani tingginya inflasi medis ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak untuk mendukung ekosistem asuransi kesehatan, termasuk nasabah. Dengan adanya pembagian biaya, diharapkan nasabah akan lebih kritis dan selektif dalam memilih layanan medis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

“Skema serupa juga sudah diterapkan di banyak negara, baik negara maju maupun di Asia,” tambahnya.

Sebagai informasi, SEOJK tersebut mewajibkan peserta asuransi menanggung minimal 10% dari total klaim, dengan batas maksimal Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap. Aturan ini mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, dengan tenggat penyesuaian produk oleh perusahaan asuransi hingga 31 Desember 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News