KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah untuk menyediakan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri masih terus dibahas. Bahkan dalam hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memerintahkan jajarannya untuk membuat skema khusus. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, memang diperlukannya skema khusus untuk ini agar ASN, TNI, Polri bisa lebih mudah untuk menggunakan layanan pemerintah. Bahkan untuk menentukan khusus ini, Presiden menunjuk langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin pembahasan dengan para perbankan dan menteri terkait. "Nanti yang ditugaskan Pak Wapres," katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/11).
Pembahasan itu akan berlangsung selama dua bulan. Darmin sendiri bilang, masih ada beberapa opsi untuk menentukan skema khusus ini. Salah satunya, mengombinasikan dengan fasilitas tabungan perumahan rakyat (Tapera). "Bisa dimungkinkan saja untuk itu," tambahnya. Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan skema lain yang dipilih adalah perluasan dalam Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tidak hanya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tapi juga ada untuk ASN, TNI, dan Polri. "Kalau FLPP kan ada batas penghasilan, Rp 4 juta – Rp 7 juta, akhirnya OJK memberikan pendapat mungkin bisa pajaknya diperkecil," katanya. Tapi yang pasti skema FLLPP untuk ini akan mirip dengan MBR. "Sekarang bunganya 5%, tapi mungkin bisa diturunkan," kata Basuki. Adapun dari PUPR sendiri, memberi masukkan jika rumah untuk ASN, TNI, dan Polri sendiri nantinya akan vertikal. Maka itu langkah awalnya, Kementerian Keuangan akan memulai inventarisasi tanah-tanah negara guna melihat kemampuan pemerintah dalam membangun rumah. Wakil Menteri Keuangan Madiasmo menambahkan, pendataan tersebut merupakan tanah kosong yang kemudian dikoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian ATR/BPN. "Ya ini kita sinkronkan lagi, kita utilisasi, terutama yang
unutilized," jelas dia. Setelah proses inventarisasi selesai, nantinya akan diberikan ke Kementerian ATR/BPN untuk dipetakan mana yang akan dibangun rumah. "Yang pasti skemanya bukan yang komersial, antara Rusunawa atau Rusunami," tukas Madiasmo.
Tapi Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso bilang, sangat dimungkinkan jika rumah bagi ASN, TNI, Polri ini diberikan DP 0%. "Kalau ini program pemerintah DP bisa kita kasih 0%, artinya ini supaya menarik bagi para pegawai dan tidak terlalu mahal," ujar dia. Apalagi, gaji dari ASN, TBNI, Polri gajinya terbatas, sehingga kalau harganya seperti komersial akan sulit terjangkau. Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan, proyek perumahan ini akan konsentrasi pada upaya percepatan penyediaan rumah yang baik, layak bagi 945.000 ASN, 275.000 Prajurit TNI, dan 360.000 anggota Polri. "Tujuannya jelas, agar ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri semakin konsentrasi dalam bekerja, dan selain itu memberikan efek ganda untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang muncul dari berbagai kegiatan percepatan pembangunan perumahan ini," tutur dia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Sanny Cicilia