KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerapan skema pengadaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2019 dipercaya tidak akan banyak mempengaruhi harga beras di pasar secara signifikan kecuali saat operasi pasar sesuai tujuan pengadaannya. Namun, untuk memastikan harga gabah tidak melonjak tajam, diperlukan skema distribusi yang tepat dan penguatan produktivitas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Burhanuddin menjelaskan, porsi beras yang dibutuhkan CBP hanya 1,5 juta ton atau setara 5% dari produksi nasional di 32,42 juta ton. Adapun cadangan ini akan dikeluarkan sesuai penugasan saat operasi pasar ketika harga beras tidak terkendali. "Maka jelas akan mempengaruhi saat OP, diluar itu kemungkinan tidak akan mempengaruhi harga beras," katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (28/11).

Adapun, penugasan ini dikhususkan untuk Bulog dan tidak menyentuh langsung penggilingan swasta. Akibatnya dengan porsi kebutuhan CBP yang relatif kecil jika dibandingkan dengan kegiatan normatif pelaku usaha, pengaruhnya tidak akan besar kecuali saat memasuki musim kering dan minim produksi.

Namun demikian, hal ini menurut Burhanuddin tidak akan menjadi dorongan bagi penggilingan untuk beralih memperbanyak produksi beras medium. Pasalnya, bila skema ini membebaskan Bulog menyerap beras di angka atas luar Harga Pembelian Pemerintah (HPP), besar kemungkinan harga gabah akan semakin naik karena mengambil momentum jual saat Bulog dijamin akan ditalangi.

Akibatnya di penggilingan, margin untung mengecil karena pelaku usaha terancam harga jual sesuai harga eceran tertinggi (HET). Maka untuk menanggulangi potensi ini, Burhanuddin melihat pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan produktvitas beras. "Yang penting itu, pemerintah bagaimana naikkan produksi supaya harga gabah tidak liar," katanya.

Henri Saragih, Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) melihat skema ini juga bisa menyebabkan kenaikan harga beras. Karena itu dibutuhkan pengawasan, metode distribusi dan momentum disposisi beras yang tepat agar tidak terjadi lonjakan harga. "Jangan sampai karena pemerintah bisa beli fleksibel dia jadi mendorong kenaikan harga, bukan jadi penstabil tapi jadi unsur kekuatan yang menaikkan harga," katanya.

Henri sepakat dalam momentum ini, pemerintah harus lebih mendorong pengembangan tanaman pangan dan kestabilan produksi untuk mencapai pasokan yang berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati