KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Skema peremajaan sawit yang menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dianggap perlu diubah.

"Perlu ada perubahan dalam skema pemberian dana peremajaan," ujar Mansuetus Darto, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) saat media briefing, Kamis (12/10).

Skema pemberian dana perlu dibuat transparan. Saat ini perusahaan sebagai mitra petani dianggap tidak adil.

Darto bilang saat pembuatan memorandum of understanding (MoU), petani yang tidak mengerti hukum tidak mendapat pendampingan.

Darto menyarankan penyaluran dana peremajaan bisa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau koperasi. Bentuknya pun tidak perlu uang tunai, bisa dalam bentuk barang seperti bibit, pupik, dan herbisida.

"Bantuan peremajaan bukan hanya uang, bisa sarana dan prasarana seperti pupuk dan bibit," terang Imam Syafi'i, petani sawit di acara yang sama.

Petani swadaya diakui sulit mendapatkan manfaat dari dana tersebut. Imam bilang seharusnya pemerintah juga melakukan pelatihan dan peningkatan koperasi untuk menaikkan produktivitas sawit.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto