KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) mengharapkan proses pengadaan lahan Blok Masela dapat rampung tahun ini.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya terus mengupayakan solusi soal lahan.

"Kata orang Maluku katanya tanah adat, tapi menurut pemerintah data di pusat itu adalah tanah negara, tanah kehutanan. Kita cari solusinya," kata Dwi di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (6/2).

Baca Juga: SKK Migas ingin industri penunjang jasa migas terlibat dalam proyek Blok Masela

Dwi melanjutkan, lahan yang dibutuhkan mencapai lebih dari 1.000 hektare. Selain permasalahan tanah adat, Dwi memastikan ada area yang juga merupakan tanah milik warga.

Untuk itu, pemerintah akan membeli lahan milik warga yang masuk dalam rencana area proyek. Sayangnya, Dwi belum bisa memastikan besaran harga yang ditetapkan untuk lahan milik warga.

Namun ia memastikan pemerintah akan mengikuti ketentuan yang ada. "Nanti kita ikuti aturan yang ada, apakah itu dibentuk tim bersama oleh pak gubernur dan sebagainya," jelas Dwi.

Baca Juga: Proyek sudah disetujui, pembeli gas Blok Masela malah belum ada

Asal tahu saja, berdasarkan perhitungan SKK Migas yang juga telah disepakati dalam dokumen Plan of Development (POD), pemanfaatan TKDN proyek LNG Abadi akan mencapai 26,62 %.

 Maka dengan nilai proyek pembangunan sekitar US$ 19,8 miliar, akan ada potensi sebesar US$ 5,27 miliar atau setara dengan sekitar Rp 73 triliun belanja barang/jasa di dalam negeri.

Editor: Yudho Winarto