KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menjelaskan skema gross split belum cukup mendukung keekonomian Blok Corridor saat ini. Maka itu, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menunggu restu perubahan skema menjadi cost recovery dari pemerintah. 

Sebagai informasi, skema gross split ialah skema perhitungan bagi hasil pengembangan wilayah kerja migas antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)  diperhitungkan di muka. Pemerintah tidak ikut campur terhadap proses pengadaan barang dan jasa kegiatan usaha hulu migas.

Sedangkan, skema cost recovery ialah kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi bagi wilayah kerja oleh negara. Jadi biaya operasi dikeluarkan lebih dahulu oleh kontraktor untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan produksi migas.

Direktur Eksplorasi SKK Migas, Benny Lubiantara menjelaskan, keinginan Medco untuk mengkonversi skema gross split ke cost recovery karena faktor keekonomian. Pasalnya, masih banyak potensi eksplorasi migas baru di sana. 

Baca Juga: Harga Pertamax Naik, Pertamina Berharap Tak Ada Migrasi Pengguna ke BBM Subsidi

“Yang jelas Blok Corridor tidak terlalu ekonomis kalau dengan gross split, banyak proyek tidak bisa jalan kalau pakai skema yang lama. Makanya mereka meminta konversi ke cost recovery,” ujar Benny ketika ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin (2/10). 

Jika nantinya Medco telah mendapatkan restu mengubah skema pengembangan Blok Corridor menjadi cost recovery, SKK Migas meminta agar proyek yang sudah dikembangkan  bisa dipercepat. Selain itu, melakukan eksplorasi tambahan untuk mendorong produksi migas di sana. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menyatakan, sudah sejak lama Blok Corridor meminta perubahan skema dari gross split ke cost recovery. Permintaan tersebut sejatinya telah diutarakan oleh operator sebelumnya yakni ConocoPhillips. 

“Dulu sudah minta (ConocoPhillips) jadi sekarang (Medco) meneruskan. Ketika ConocoPhillips  mengajukan (Pemerintah) belum sempat proses tetapi dia sudah keluar duluan,” ujarnya saat ditemui di lokasi dan hari yang sama. 

Tutuka membeberkan alasan utama Blok Corridor meminta perubahan skema pengembangan migas karena melihat risiko lapangan yang semakin tinggi. Melihat kondisi tersebut, KKKS menginginkan pembagian risiko dengan pemerintah. 

Secara umum, pemerintah akan memfasilitasi perubahan skema dari gross split ke cost recovery dengan catatan KKKS belum mengeluarkan biaya untuk pengembangan migas di sana. Dengan begini proses bisa lebih mudah dilakukan, khususnya untuk membagi mana bagian yang dapat di-cover oleh pemerintah. 

Baca Juga: Pengamat: Kebijakan Harga Gas Perlu Perhatikan Semua Pihak

“Nah kalau Blok Corridor ini memang belum spent (biaya), jadi memungkinkan untuk pindah. Semestinya tidak sulit,” jelasnya. 

Tutuka menegaskan, jika nantinya Blok Corridor sudah mengubah skema ke cost recovery, pemerintah akan meminta Medco membuat program-program khusus untuk menambah produksi migas di sana. 

Editor: Tendi Mahadi