KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Deputi Operasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Julius Wiratno mengatakan operasionalisasi kembali lapangan Kepodang, Blok Muriah, Jawa Tengah harus lebih efisien.

Pasalnya, hasil temuan SKK Migas mendapati fakta  adanya ketidaksesuaian antara perkiraan cadangan terambil dengan aktual realisasi angka-angka produksi/kumulatif dan juga parameter-parameter teknis operasional seperti temperature, tekanan, dan lainnya.

"Meski data cadangan yang ada sudah tersertifikasi namun kondisi lapangan berbeda. Inilah situasi yang biasa terjadi di industri migas," jelas Julius dalam keterangannya, Senin (23/3) kemarin.

Pada tahun 2019 Petronas Carigali Mutiah Ltd menutup operasionalisasi lapangan Kepodang akibat produksi yang terus menurun. Bahkan sejak pertama beroperasi di 2015, pasokan gas dari lapangan Kepodang selalu di bawah target.

Imbas dari penutupan operasi tersebut membuat PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) mengalami kerugian. Bahkan Petronas masih memiliki kewajiban denda akibat pasokan gas di bawah kontrak selama periode 2015 -2017 sebesar USD 32,2 juta atau sekitar Rp 460 miliar.

Baca Juga: Saka Energi tinggal tunggu kontrak untuk kembali alirkan gas dari Kepodang

Denda ini belum memperhitungkan kontrak pasokan gas tahun 2018 dan 2019 yang juga di bawah kontrak.

Julius menambahkan, untuk mengoperasikan kembali lapangan Kepoda diperlukan langkah-langka antisipatif atau korektif sehingga biaya operasi dapat ditekan serendah mungkin.

"Kalau ingin tetap bisa dioperasikan, misalnya dengan menekan biaya operasi sampai titik yang bisa dikatakan fly," katanya.

Terkait investor migas yang tidak patuh aturan, SKK Migas memastikan akan memberikan tindakan tegas. Apalagi saat ini regulasi sudah mengatur secara ketat hak dan kewajiban para investor yang akan beroperasi di Indonesia.

Editor: Yudho Winarto