Jakarta. Pembangunan kota-kota besar di Indonesia menjadi suatu kota cerdas atawa smart city menjadi salah satu upaya peningkatan daya saing kawasan perkotaan sebagai penggerak ekonomi nasional. Sayangnya, pembangunan smart city saat ini masih terkendala beberapa hal.

Hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI), pemerintah pusat, dan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kendala besar terciptanya smart city yaitu belum adanya master plan.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, masterplan yang dimaksud tak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk perencanaan ke depan seperti teknologi, transportasi, sistem informasi terpadu, hingga hubungan kota dengan satelit. "Dan kita yakini Indonesia harus mengalokasikan anggaran untuk mendukung infrastruktur perkotaan," kata Agus, Kamis (2/6).

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

Lebih lanjut menurut Agus, untuk membangun smart city membutuhkan beberapa tahapan. Pertama, kegiatan yang bersifat ad hoc, lalu inisiatif, scatter (menyebar), terintegrasi, baru kemudian tercipta smart city.

"Masing-masing kelihatan sudah ada inisiatif kegiatan, scatter, tapi untuk jadi smart city perlu komitmen lebih jauh," tambahnya.

Saat ini, perkembangan ekonomi Indonesia melambat sebagai dampak perlambatan ekonomi global. Sementara itu, berdasarkan data Asian Development Bank (ADB), ke depan, kawasan perkotaan memegang peran 80% pertumbuhan ekonomi di Asia. Oleh karena itu, pembangunan smart city memerlukan kesiapan yang matang.

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan, kementeriannya akan fokus dengan persoalan pendataan. Lebih lanjut menurutnya, telah menjadi rahasia publik bahwa pendataan di Indonesia sangat kesulitan.

Lembong mengaku, pihaknya akan memanfaatkan peran digital terkait pendataan, termasuk data kebutuhan bahan pangan. Salah satunya yakni melalui penyebaran aplikasi di ponsel pintar mengenai data panen komoditas pertanian.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News