JAKARTA. PT Bintan Alumina Indonesia masih kesulitan merealisasikan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian alumina atau smelter di Bintan, Kepulauan Riau. Perusahaan ini masih kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan.

Zulnahar Usman, Direktur Utama Bintan Alumina Indonesia bilang, pembebasan lahan yang tak kunjung rampung membuat target pembangunan smelter mereka bisa molor dari target tahun 2016 menjadi 2017. "Kami membutuhkan bantuan pemerintah untuk turun tangan menyelesaikan hal ini. Kami ingin proyek smelter ini bisa dilakukan dengan cepat," kata Zulnahar kepada KONTAN, Selasa (28/7).

Zulnahar menilai, selain kendala pembebasan lahan, mereka juga terkendala proses pengurusan perizinan smelter. Padahal, Bintan Alumina berharap proyek smelter tersebut bisa segera dikerjakan agar bisa mendukung kinerja bisnis mereka.

Untuk mendukung proyek smelter ini, Bintan Alumina telah berusaha menggenjot kegiatan konstruksi pembangunan pelabuhan sebagai fasilitas smelter. Namun, karena lahan belum terbebaskan semuanya, kegiatan konstruksi pelabuhan juga diperkirakan bakal molor dari jadwal.

Semula, Zulnahar menargetkan pembangunan pelabuhan bisa rampung pertengahan 2015 ini. Namun, proses pembangunan pelabuhan tersendat karena lahan belum terbebaskan. "Intinya proses (pembangunan) pelabuhan masih berjalan," jelasnya.

Perlu diketahui, Bintan Alumina menggandeng Nanshan Alumunium Co Ltd untuk membangun industri aluminium terintegrasi dari hulu sampai hilir. Adapun nilai investasi sekitar US$ 6 miliar. Tahap awal, kedua perusahaan ini akan membangun smelter alumina berkapasitas 2,1 juta ton per tahun, dengan investasi senilai US$ 1 miliar.

Sementara kebutuhan lahan untuk industri ini mencapai 2.700 hektar (ha), termasuk untuk kebutuhan pelabuhan, dan lokasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 3 x 110 megawatt (MW).

Sampai sekarang ini, Bintan Alumina telah membebaskan lahan seluas 2.000 ha. "Progres smelter ini sekarang sekitar 30% - 40%," ujarnya.

Untuk pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 3 x 110 MW, Zulnahar meminta pemerintah memberikan insentif untuk penggunaan lokal konten. Selain itu, Zulnahar juga berharap pemerintah mau memberikan kelonggaran dalam pembangunan smelter. Salah satu kelonggaran yang diminta adalah, relaksasi ekspor konsentrat alumina dalam jumlah yang terbatas.

Zulnahar bilang, dana hasil ekspor itu bisa mereka gunakan untuk melakukan percepatan pembangunan smelter. "Jika tidak, berikan kami keringanan pajak seperti tax allowance atau tax holiday yang mungkin lebih masuk akal," tawar Zulnahar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan