KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengusaha yang bergerak di bidang hilirisasi nikel sedang menghadapi tekanan dari tiga sisi sekaligus. Tekanan ini menimpa industri smelter terutama yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang memproduksi bahan baku untuk prekursor baterai mobil listrik.

Ketua Komite Pertambangan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hendra Sinadia menyoroti tiga faktor yang menekan industri smelter, terutama HPAL. Pertama, kenaikan harga limonit yang melonjak hampir tiga kali lipat akibat perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM). 

Sekadar mengingatkan, perubahan formula HPM mengacu pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 144.K/MB.01/MEM.B/2026. Beleid ini mulai berlaku efektif pada 15 April 2026.

"Secara umum, dampak yang lebih berat kemungkinan akan dialami oleh industri HPAL karena kenaikan HPM limonit jauh lebih tinggi dibanding HPM saprolit yang dibutuhkan oleh smelter yang memproduksi Feronikel atau NPI (Nickel Pig Iron)," kata Hendra saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (21/4/2026).

Baca Juga: Mendag: Pasokan Minyak Goreng Aman, Kenaikan Dipicu Harga Plastik

Kedua, industri smelter tertekan kenaikan biaya bahan penunjang khususnya sulfur yang melonjak lebih dari tiga kali lipat dibanding tahun lalu. Hendra menggambarkan, harga sulfur pada Maret 2025 masih berada di level US$ 250 per ton, Sedangkan pada pertengahan April 2026 harga sulfur telah menembus US$ 960 per ton.

Lonjakan harga sulfur terjadi akibat gejolak geopolitik yang masih berlangsung. Adapun, sekitar 80% kebutuhan sulfur Indonesia dipenuhi melalui impor dari negara-negara Teluk atau Timur Tengah.

Ketiga, industri smelter juga terbebani oleh lonjakan harga solar industri. Sebagai perbandingan, harga solar industri pada Januari 2026 masih sekitar Rp 15.000 per liter. Sedangkan per awal April 2026, harganya sudah melonjak menjadi sekitar Rp 30.000 per liter.

"Apabila kondisi saat ini berlangsung cukup lama, kemungkinan besar beberapa smelter dan HPAL akan mengurangi produksi agar tidak membukukan kerugian operasional yang signifikan," imbuh Hendra.

Catatan Hendra, beberapa pabrik HPAL baru akan berproduksi pada tahun 2026, sehingga dampaknya akan lebih dirasakan oleh pabrik HPAL yang baru akan mulai beroperasi. "Kondisi ini cukup riskan bagi industri nikel dan pelaku industri," tandas Hendra.

Baca Juga: Kemenperin: Kenaikan Harga Solar Berpotensi Geser Preferensi Konsumen Otomotif

Sebelumnya, Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdana Kusumah menyatakan bahwa saat ini industri nikel Indonesia sedang menghadapi tekanan dari kondisi global berupa konflik Timur Tengah, kenaikan biaya energi, logistik, dan bahan baku industri. Arif mengatakan, kenaikan biaya pada salah satu komponen saja sudah sangat mempengaruhi margin industri secara keseluruhan.

"Industri pengolahan dan pemurnian nikel akan berpotensi membukukan operating loss. Apalagi ditambah komponen lainnya yang juga naik signifikan, khususnya bahan bakar industri dan bahan baku sulfur/sulfuric acid," kata Arif kepada Kontan.co.id, pekan lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News