JAKARTA. Perkembangan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) Izin Usaha Pertambanan (IUP) dinilai jauh tertinggal dari smelter yang dibangun dengan menggunakan rezim Izin Usaha Industri (IUI).

Hal itu terbukti berdasarkan data dari Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) setidaknya sudah ada 24 smelter baru di bawah rezim IUI yang tercatat sudah mulai beroperasi sejak 2012.

Wakil Ketua AP3I Jonathan Handojo mengatakan, smelter-smelter dengan IUI perkembangannya memang cukup baik mulai dari perencanaan hingga penyiapan biaya. Oleh karena itu, dia menyatakan smelter IUI tidak terlalu terpengaruh oleh anjloknya harga komoditas.

Konsisten Berdayakan Desa, BNI Raih Penghargaan Hari Desa Nasional 2026

"Ya jelas ada pengaruhnya (harga komoditas). Tapi, kalau membangun smelter itu sudah pasti dana investasi harus ada dulu baru dimulai," katanya di Kantor Dirjen Minerba, Selasa (19/4).

Dia menilai, situasi yang terjadi pada smelter IUI memang kontras dengan smelter rezim IUP. Dari banyaknya izin yang dikeluarkan, perkembangannya jauh dari memuaskan. 

Sebagai contoh, sepanjang tahun lalu hanya ada lima smelter IUP baru yang beroperasi. Adapun tahun ini diproyeksikan ada tambahan tujuh smelter lagi.

Sebagian smelter IUP pun nyatanya telah menghentikan pembangunnya untuk sementara dengan alasan harga komoditas yang kian tak bersahabat.

"ESDM sudah mengeluarkan 72 izin. Sekarang mau diapakan itu izin-izin," tuturnya.

Sementara perkembangan pembangunan smelter IUP memang telah mendapat sorotan dari Menteri ESDM Sudirman Said. Menurutnya, program penghiliran melalui smelter tersebut tak berjalan sesuai rencana.

Bahkan, kenyataan tersebut sempat memunculkan kembali wacana relaksasi ekspor mineral, meskipun akhirnya hal itu urung dilaksanakan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News