KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mewujudkan percepatan pengembangan ekosistem pembiayaan perumahan nasional untuk mendukung percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di sektor perumahan.

Hal tersebut dilakukan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta seluruh penyalur KPR termasuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta Pemerintah Daerah.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menegaskan, bahwa sebagai Special Mission Vehicle Pemerintah, SMF mempunyai komitmen yang kuat untuk aktif berkontribusi dalam mendukung mendukung percepatan PEN khususnya di sektor perumahan baik dari sisi supply maupun demand melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan secara berkesinambungan di seluruh daerah di Indonesia.

Baca Juga: SMF Siap Lunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap VIII Seri B Sebesar Rp 1,9 Triliun

Hal tersebut tegas Ananta sejalan dengan dukungan yang telah diberikan Pemerintah kepada Perseroan baik melalui perluasan mandat maupun pemberian dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mendukung Program KPR FLPP.

“Melalui penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, kami berharap impian semua masyarakat untuk memiliki hunian yang layak dan terjangkau semakin terbuka,”ungkap Ananta dalam acara yang dihadiri oleh Direksi serta perwakilan Manajemen BPD dari seluruh Indonesia tersebut," ujar Ananta dalam siaran pers, Kamis (31/3).

Seperti diketahui, dalam rangka mengoptimalkan peran SMF sebagai fiscal tools, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalirkan PNM tahun 2021 kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun untuk mendukung Program KPR FLPP. Dana PMN tersebut kemudian di blended dengan dana SMF yang bersumber dari penerbitan surat utang korporasi di pasar modal, yang kemudian seluruh dananya digunakan untuk mendukung target program KPR Subsidi FLPP Pemerintah.

“Kami mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan khususnya kepada BP Tapera, ASBANDA, serta seluruh penyalur KPR termasuk BPD serta Pemerintah Daerah untuk bersama-sama memanfaatkan privilege tersebut dan untuk dapat menjadi pionir penyaluran KPR di wilayahnya masing-masing dengan meningkatkan penyaluran KPR khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah,” kata Ananta.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, bahwa di tahun 2022 Pemerintah melalui program KPR FLPP telah menargetkan penambahan sebanyak 200.000 unit rumah dengan alokasi sebesar Rp23 triliun.  Rionald mengatakan bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2021, Kementerian Keuangan telah menyalurkan pembiayaan untuk mendukung KPR FLPP sebesar Rp75,17 triliun atau sebanyak 943.000 unit rumah. 

Rionald juga mengungkapkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, sehubungan dengan itu ia memandang pentingnya peran aktif dari para pelaku industri perumahan, khususnya Bank Pembangunan Daerah diseluruh wilayah di Indonesia untuk mewujudkan mimpi semua orang untuk memiliki hunian yang layak, oleh karena itu, sinergi antara Pemerintah, Bank, dan SMF perlu di perkuat.

“Peran SMF sebagai fiscal tools Pemerintah dalam program tersebut sedianya dapat menjadi gayung bersambut bagi BPD yang dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menyalurkan KPR di daerahnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir backlog pemilikan rumah di Indonesia,” imbuh Rionald.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan, Kementrian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, memaparkan bahwa saat ini penyediaan perumahan dihadapkan pada tantangan yang besar untuk menyelesaikan 12,7 juta backlog rumah tangga, yang terus bertambah sebesar 680.000 rumah tangga setiap tahunnya.

Menurutnya selain kepemilikan rumah, masih menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkan target RPJMN dalam peningkatan jumlah rumah layak huni, dari yang saat ini baru pada angka 56,75% menjadi 70% di tahun 2024, atau setara dengan 11 juta rumah tangga.

Terkait hal tersebut Herry menuturkan bahwa potensi BPD untuk berperan dalam mencapai target-target tersebut tentu sangat diharapkan. BPD dapat menjadi pendukung utama dalam kolaborasi seluruh stakeholder untuk mempermudah akses masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah dan informal, dalam memiliki rumah layak huni. 

Editor: Handoyo .