KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sepanjang tahun 2021 PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF telah berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Dana tersebut merupakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan Pemerintah kepada SMF sebesar Rp 2,25 triliun pada tahun 2021.

Seperti diketahui, pemerintah terus mendorong ketersediaan akses perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang positif khususnya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menteri Keuangan RI menyampaikan bahwa fasilitas likuiditas untuk pembiayaan perumahan yang dalam hal ini yang dikelola oleh SMF bisa benar-benar memberikan dukungan bagi masyarakat terutama masyarakat berpendapat rendah mendapatkan unit rumah bagi mereka bertempat tinggal.

Baca Juga: Dapat Suntikan Rp 2,25 Triliun, SMF Dorong Peningkatan Serapan KPR Subsidi untuk MBR

Seluruh dana PMN sebesar 2,5 triliun di tahun 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada tahun 2021 bagi MBR. 

Program ini merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR. Adapun SMF meyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP.

Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp 24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, dimana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp 16,62 trilun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp 4,62 triliun.

Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan SMF, Heliantopo menyampaikan, dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal Pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga Pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.

Editor: Handoyo .