JAKARTA. Pemerintah akan membentuk bank khusus yang memberikan pinjaman terkait proyek infrastruktur. PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) direncanakan oleh pemerintah untuk menjadi bank infrastruktur tersebut.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia membutuhkan bank infrasturktur. Sebab, jika hanya mengandalkan bank komersial, maka investor dalam negeri sulit untuk memperoleh pinjaman. "Infrastruktur punya karakteristik yang agak sulit dipenuhi dalam jumlah besar oleh (bank) komersial," ujar Bambang dalam rapat dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jakarta, Kamis (22/1).

Bank komersial menyalurkan kredit yang sifatnya jangka pendek, sedangkan untuk infrastruktur sifatnya jangka panjang. Perbedaan inilah yang akan diselesaikan dan diberikan solusinya dengan adanya PT SMI sebagai bank infrastruktur.

Perusahaan pelat merah yang berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemkeu) ini diharapkan dapat mendorong investor swasta dalam negeri. Pemerintah berharap investor dalam negeri menjadi pemain proyek infrastruktur.

Sebagai tahap awal untuk mendorong SMI sebagai bank infrastruktur, pemerintah dalam hal ini Kemkeu, akan menyuntikkan modal sebesar Rp 18,4 triliun. Modal ini didapat dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang mana akan diberhentikan operasionalnya karena tidak efektif.

Jika suntikan dana tersebut ditambahkan dengan modal PT SMI sendiri, maka total modal SMI mencapai Rp 25 triliun-Rp 26 triliun. Selain berasal dari suntikan modal, Bambang menjelaskan, modal SMI berasal dari penerbitan obligasi. Sebelumnya pun, SMI telah mendapat suntikan modal sebesar Rp 2 triliun dalam APBN 2015.

"Bayangkan kalau sebagai lembaga pembiayaan maka kapasitas pembiayaan SMI bisa enam kali. Mereka bisa financing hingga Rp 150 triliun. Ini sangat kita butuhkan untuk infrastruktur," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie