KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyebut bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait empat Dana Pensiun (Dapen) BUMN bermasalah.

Diberitakan sebelumnya, BPKP menyebut bahwa belum ada permintaan khusus dari Kementerian BUMN untuk melakukan investigasi terhadap perusahaan Dapen BUMN ini.

“Yang dapen sudah, sudah proses, sudah bicara. Nanti ada prosesnya,” ujar Erick saat ditemui di Menara BRILian, Jakarta, Senin (4/9).

Erick menegaskan, kesepakatan yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, BPKP dan Kejaksaan terkait proses audit Dapen tersebut bukan sekedar memenjarakan orang, namun lebih memperbaiki sistem yang sudah ada.

Baca Juga: DPBM Sebut Investasi pada Instrumen ESG Baru 1% dari Total Investasi

“Kalau dana pensiun tidak diperbaiki, ketika BUMN profitnya naik dari Rp 13 triliun ke Rp 124 triliun ke Rp 125 triliun, dan dividen negara ke Rp 80 triliun, tiba-tiba di kemudian hari pegawai BUMN-nya semuanya sengsara, berdosa ngga?,” tegasnya.

Lebih lanjut, Erick mengungkapkan bahwa untuk memperbaiki perusahaan Dapen ini memerlukan waktu, sehingga antara masalah korupsi dengan miss administrasi tak tercampur.

“Penjara harus, karena korupsi, mengambil orang pensiunan tetapi perbaikan sistem juga penting. Kenapa? Karena yang namanya membangun sesuatu mesti ada leadership dan sistem, jadi jalan seiring,” ungkapnya.

Berdasarkan Roadmap Pengembangan Dapen 2023-2027, upaya penyehatan Dapen BUMN dilakukan oleh Kementerian BUMN terhadap entitas yang memiliki kendala keuangan.

Dari hasil audit, ditemukan sebanyak 65% Dapen BUMN bermasalah dan terindikasi adanya salah penempatan investasi sebesar Rp 9,5 triliun. Kesalahan investasi terjadi akibat perkembangan fluktuasi pasar yang tak menentu dan pengelolaan investasi yang belum optimal.

Selanjutnya, terungkap bahwa 22 Dapen memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100% dan empat Dapen yang memiliki yeild investasi di bawah 4%. Ini di bawah imbal hasil deposito dan SBN yang bisa memperoleh return 5% sampai 6%.

Baca Juga: ADPI Sebut Investasi di Instrumen ESG Masih Didominasi Dapen Besar

Upaya Penyehatan Dapen

Pemerintah mengambil beberapa langkah dalam penyehatan Dapen, antara lain meminta Dapen membuat rencana kerja pemenuhan RKD minimal secara bertahap beberapa tahun ke depan dan meminta empat Dapen bermasalah untuk mengkaji lebih lanjut penyebab rendahnya yeild investasinya, kemudian dilakukan langkah optimalisasi.

Salah satu opsi yang saat ini dipertimbangkan yaitu melakukan penggabungan pengelolaan investasi melalui IFG. Dengan penggabungan ini diharapkan investasi bisa lebih terkoordinir, optimalisasi risk-return dan memudahkan Kementerian BUMN memantau pengelolaan investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .