KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Implementasi Environmental, Social, dan Corporate Governance (ESG) di Indonesia telah dimulai, namun masih parsial, terutama pada 'scope 1', yang berkaitan dengan penghematan energi. 

Bhima Yudhistira Adinegara, Direktur CELIOS, menyarankan agar pemerintah mengkonsolidasikan implementasi ESG ini dalam proses divestasi saham Vale Indonesia.

Menurut Bhima, melalui kontrol Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akuisisi saham Vale harus diarahkan untuk mencapai ESG yang lebih baik. 'Scope 3' dari ESG, yang berhubungan dengan rantai pasok dan standar lingkungan, masih perlu peningkatan implementasinya. 

Baca Juga: MIND ID Tetap Berniat Menjadi Pemegang Saham Pengendali Vale Indonesia (INCO)

Sebagai contoh, perusahaan baterai kendaraan listrik harus memastikan bahwa bahan baku nikel didapatkan dari sumber yang ramah lingkungan dan memberikan perlindungan yang baik kepada pekerja.

Bhima juga menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam implementasi ESG. Pengusaha harus secara terbuka memperlihatkan perkembangan ESG mereka kepada investor publik. Pemerintah juga harus mendorong BUMN untuk meningkatkan penerapan ESG, karena menurut Bhima, penerapan ESG oleh BUMN belum optimal.

Pendanaan perbankan ke PLTU batu bara dan penggunaan batu bara dalam produksi dianggap oleh Bhima sebagai hambatan dalam pencapaian ESG yang baik. 

Baca Juga: Ini Kata Analis Soal Prospek INCO Bila Dicaplok MIND ID?

Kedua hal ini juga bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk transisi energi bersih. Ia mengingatkan bahwa BUMN dan dunia industri harus menghindari praktik yang tidak sejalan dengan ESG.

Mengenai isu saham Vale Indonesia, Bhima menekankan bahwa akuisisi oleh BUMN harus dilakukan dengan prinsip-prinsip ESG yang kuat dan menghindari penggunaan batu bara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli