KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambahkan anggaran percepatan atau quick win sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu dinilai tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai sejak dahulu quick win tak efektif dilihat dari sudut pandang ekonomi. Itu artinya tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi apa yang akan diambil selama lima tahun. “Quick win (100 hari) lebih merupakan konsumsi politik,” ungkap Awalil kepada Kontan, Kamis (26/9). Menurut Awalil, quick win hanya bisa dinilai sebagai komunikasi publik tentang pemerintah yang berusaha memenuhi janji politiknya.
Baca Juga: Anggaran Quick Program Ala Prabowo Meningkat, Ekonom Ingatkan Akuntabilitas APBN Jika diartikan sebagai permulaan dari strategi, kenyataannya yang dipilih lebih bersifat politik populis. Hal itu tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. “Secara teknis, apa artinya 100 hari kerja dibanding 1.825 hari selama satu periode pemerintahan. Alokasi anggaran Rp 121 triliun 3,36% dari anggaran satu tahun atau sekitar 0,6% dari 5 tahun anggaran. Nyaris tak akan ada artinya,” ujarnya. Jika diperinci, anggaran untuk makan bergizi gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun), sekolah unggulan terintegrasi Rp 2 triliun serta lumbung pangan nasional daerah dan desa Rp 15 triliun.
