KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menambahkan anggaran percepatan atau quick win sebesar Rp 8 triliun menjadi Rp 121 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu dinilai tidak akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. 

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai sejak dahulu quick win tak efektif dilihat dari sudut pandang ekonomi. Itu artinya tidak menunjukkan arah strategi dan kebijakan ekonomi apa yang akan diambil selama lima tahun. “Quick win (100 hari) lebih merupakan konsumsi politik,” ungkap Awalil kepada Kontan, Kamis (26/9). 

Menurut Awalil, quick win hanya bisa dinilai sebagai komunikasi publik tentang pemerintah yang berusaha memenuhi janji politiknya. 

Baca Juga: Anggaran Quick Program Ala Prabowo Meningkat, Ekonom Ingatkan Akuntabilitas APBN

Jika diartikan sebagai permulaan dari strategi, kenyataannya yang dipilih lebih bersifat politik populis. Hal itu tidak akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Secara teknis, apa artinya 100 hari kerja dibanding 1.825 hari selama satu periode pemerintahan. Alokasi anggaran Rp 121 triliun 3,36% dari anggaran satu tahun atau sekitar 0,6% dari 5 tahun anggaran. Nyaris tak akan ada artinya,” ujarnya. 

Jika diperinci, anggaran untuk makan bergizi gratis Rp 71 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp 3,2 triliun, pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun, penuntasan TBC Rp8 triliun, renovasi sekolah Rp 20 triliun), sekolah unggulan terintegrasi  Rp 2 triliun serta lumbung pangan nasional daerah dan desa  Rp 15 triliun. 

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis, Kebutuhan Cadangan Beras Pemerintah Bakal Bertambah?

Selain makan siang gratis, yang lainnya merupakan sesuatu yang wajar saja dan selama ini juga dijalankan, hanya saja dipercepat untuk 100 hari pertama. Menurut Awalil yang masih perlu dipertanyakan adalah apakah akan berlanjut secara proporsional hingga 1.825 hari?

“Kalo memang berlanjut bagaimana hitungan sumber dana atau fiskalnya? Dan dampak apa terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan lainnya, itu yang masih menjadi pertanyaan,” jelas Awalil.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli