MAKASSAR. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membawa dugaan adanya "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Biar saja, saya dukung (langkah) pak Ahok untuk membuktikan kebenarannya," ujar JK sebelum terbang ke Jakarta, di Pangkalan Udara TNI-AU, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2) siang. Menurut JK, dengan langkah ke KPK, Ahok maupun DPRD DKI akan mengetahui benar atau tidaknya adanya "dana siluman" terkait rencana pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau uninterrruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta. "Kalau Ahok benar, bagaimana dia bisa dijatuhkan. Sebaliknya, kalau salah (menurut hasil penyelidikan dan penyidikan KPK) ya salah," katanya saat ditanya mengenai risiko pelengseran Ahok lewat hak angket yang kini dijalankan DPRD karena melapor ke KPK. JK mengatakan, pendapat Ahok yang kini tidak memiliki partai politik itu tentu akan berseberangan dengan partai politik di DPRD. "Tidak apa, ini bagus karena yang sekarang terjadi adalah check and balances (saling kontrol dan mengimbangi) antara pemerintah provinsi dan parlemen di DKI akan berlangsung," ungkapnya. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia juga menyatakan dukungan yang sama.
Soal APBD, JK dukung langkah Ahok ke KPK
MAKASSAR. Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang membawa dugaan adanya "dana siluman" dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2012-2015 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Biar saja, saya dukung (langkah) pak Ahok untuk membuktikan kebenarannya," ujar JK sebelum terbang ke Jakarta, di Pangkalan Udara TNI-AU, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (28/2) siang. Menurut JK, dengan langkah ke KPK, Ahok maupun DPRD DKI akan mengetahui benar atau tidaknya adanya "dana siluman" terkait rencana pengadaan alat catu daya listrik cadangan atau uninterrruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di Jakarta. "Kalau Ahok benar, bagaimana dia bisa dijatuhkan. Sebaliknya, kalau salah (menurut hasil penyelidikan dan penyidikan KPK) ya salah," katanya saat ditanya mengenai risiko pelengseran Ahok lewat hak angket yang kini dijalankan DPRD karena melapor ke KPK. JK mengatakan, pendapat Ahok yang kini tidak memiliki partai politik itu tentu akan berseberangan dengan partai politik di DPRD. "Tidak apa, ini bagus karena yang sekarang terjadi adalah check and balances (saling kontrol dan mengimbangi) antara pemerintah provinsi dan parlemen di DKI akan berlangsung," ungkapnya. Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia juga menyatakan dukungan yang sama.