KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih merumuskan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite. Hal ini dikarenakan, apabila BBM subsidi tidak dinaikkan maka akan memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hitungan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tanpa kebijakan kenaikan harga atau pembatasan subsidi, maka anggaran subsidi energi dan kompensasi bisa menambah Rp 198 triliun dari anggaran yang disetujui DPR, yaitu sebesar Rp 502 triliun. Sehingga anggaran subsidi energi dan kompensasi di tahun ini bisa jebol Rp 700 triliun.

Ekonom Institue for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, jika melihat struktur anggaran saat ini, beban subsidi energi sangat berat. Meski begitu, ada masyarakat yang sangat terbantu dengan adanya subsidi BBM tersebut.

"Subsidi BBM menjaga nilai inflasi tidak naik terlalu tinggi, sehingga daya beli masyarakat sangat terjaga," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Rabu (24/8).

Baca Juga: Kemenko: Ada Banyak Opsi Harga BBM yang Akan Disampaikan ke Presiden

Huda menilai, jika subsidi BBM tersebut dikurangin, maka hal tersebut dapat meningkatkan angka inflasi yang semakin tinggi. Dampaknya bisa terjadinya perlambatan ekonomi dan peningkatan masyarakat miskin.

Untuk diketahui, inflasi di Indonesia pada Juli 2022 telah menembus angka 4,94% secara tahunan. "Makanya saya rasa anggaran subsidi ini sangat penting meskipun berat," ujar Huda kepada Kontan.co.id, Rabu (24/8).

Namun Huda mengatakan, pemerintah sebenarnya mempunyai opsi lainnya, misalkan saja realokasi anggaran di mana anggaran yang sifatnya tidak urgent bisa dipindahkan ke anggaran subsidi BBM yang saat ini sifatnya lebih urgent.

Opsi lainnya adalah dilakukan pembatasan pembelian, di mana pembelian BBM Pertalite dibatasin hanya untuk masyarakat yang berhak menerimanya. "Jika itu dilakukan, maka APBN kita sanggung (menanggung beban subsidi)," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto