JAKARTA. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi mempertanyakan peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani dalam menangani dampak kebakaran hutan dan kabut asap.

Menurut Walhi, sejak kebakaran hutan dan kabut asap terjadi di sejumlah daerah di Sumatera dan Kalimantan beberapa bulan lalu, kinerja Puan tidak pernah terlihat.

"Ke mana peran Menko PMK mengatasi dampak kabut asap ini?" kata Direktur Eksekutif Walhi Abednego Tarigan kepada Kompas.com, Jumat (23/10).

Abed mengatakan, masalah kebakaran hutan, baik dalam aspek hukum maupun pemadaman, memang merupakan tanggung jawab kementerian dan instansi lain, yang berada di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Namun, dampak dari kebakaran hutan dan kabut asap, seperti kesehatan hingga pendidikan, hingga kesejahteraan sosial, berada di bawah Kemenko PMK.

"Tanggung jawab Kemenko PMK itu dampak lanjutannya. Ini yang memang kami belum melihatnya," ucap Abednego.

Dia pun mencontohkan proses evakuasi yang berjalan lambat, tak adanya kepastian mengenai pendidikan anak-anak yang bersekolah, hingga pelayanan kesehatan yang juga belum maksimal.

"Kementerian-kementerian di bawah Menko PMK ini seperti jalan sendiri-sendiri," ucap dia.

Secara khusus, Abednego juga menyoroti rencana Kementerian Sosial yang memberikan dana bantuan Rp 900.000 per kepala keluarga. Menurut dia, dana tersebut tidak akan banyak membantu.

Terlebih lagi, penyalurannya hanya kepada pemegang Kartu Keluarga Sejahtera. "Seperti tidak ada leadership-nya di bagian penanganan dampak lanjutan ini," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan