KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai pemberian sanksi berupa perbaikan pembatalan tugas akhir atau disertasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia (ESDM) Bahlil Lahadalia, syarat akan iming-iming tambang.

Koordinator Nasional Jatam, Melky Kahar mengatakan, sanksi pembinaan yang dibuat Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah membuktikan iming-iming tambang yang diberikan oleh Bahlil ke kampus berhasil menyandera akademikus dan menjatuhkan kredibilitas kampus.

“Iming-iming skema bisnis tambang untuk kampus dan organisasi keagamaan yang didorong oleh Bahlil Lahadalia berhasil menjerat Universitas Indonesia sebagai bagian dari motor pencipta krisis,” ujarnya kepada KONTAN, Sabut (8/3).

Bank Digital Ini Memberikan Bunga Deposito Tinggi Hingga 8,25% Per Tahun

Baca Juga: Tok! UI Batalkan Gelar Doktor Bahlil Lahadalia, Desertasi Diulang, Dosen Disanksi

Melky menjelaskan, rektor UI secara tegas mendukung penuh rencaha pemerintah untuk melibatkan institusi peruguruan tinggi secara langsung dalam skema bisnis tambang. Padahal, kata dia, kala itu banyak penolakan oleh sebagian guru besar, mahasiswa dan lembaga riset.

“Ini membawa tanda tanya besar mengenai kepentingan Heri sebagai Rektor UI. Terlebih tidak ada satu pun operasi tambang yang tidak menghasilkan krisis lingkungan dan kemanusiaan,” jelasnya.

Baca Juga: Mendikti Saintek Angkat Bicara Soal Polemik Disertasi Bahlil Lahadalia di UI

Di samping itu, lanjut Melky, dengan adanya prahara ini Universitas Indonesia tampak tengah melecehkan kredibilitas dan integritasnya sendiri sebagai institusi pendidikan tinggi terbaik di negeri ini.

“Dengan masuknya lobi-lobi bisnis tambang dalam kepengurusan dua dari empat organ tertinggi UI, mengakibatkan adanya bias kepentingan dalam pengambilan keputusan penting yang merugikan UI sebagai sebuah institusi,” tandasnya.

Baca Juga: HBA Berlaku 1 Maret, Bahlil: Selama ini Harga Batubara Kita Dikendalikan Negara Lain

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News