JAKARTA. Pelaksana Tugas Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristyanto menilai, dukungan Koalisi Merah Putih terhadap Presiden Joko Widodo merupakan hal yang wajar. Hasto mengaku, PDI-P tidak terlalu khawatir dengan dukungan tersebut.

"Itu sikapnya KMP. Tentu saja mereka punya sikap politik masing-masing," kata Hasto di kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, Kamis (29/1).

Hasto juga tak mempersoalkan apabila Presiden Jokowi mengambil sikap yang berseberangan dengan kehendak Koalisi Indonesia Hebat. Akan tetapi, ia menegaskan, sikap yang diambil Jokowi setidaknya harus sesuai dengan amanah konstitusi.

"Jokowi akan memberikan kebijakan sesuai dengan perintah konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, KMP memutuskan mendukung apapun keputusan Presiden Joko Widodo terkait dilantik atau tidak dilantiknya Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sikap ini menguat pasca-pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Jokowi, di Istana Bogor, Kamis (29/1).

KMP bahkan menyatakan siap "pasang badan" jika keputusan Jokowi tersebut nantinya diprotes berbagai pihak, termasuk partai pendukungnya sendiri yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat.

"Pokoknya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara, apapun yang perlu kita lakukan akan kita lakukan," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon seusai rapat Koalisi Merah Putih di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta, Kamis malam.

Hal tersebut dikatakan Fadli menanggapi polemik pelantikan Budi yang sedang dihadapi Jokowi belakangan ini. Budi Gunawan dipilih sebagai calon tunggal oleh Presiden Jokowi dan dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

Jika dilantik, maka Presiden akan melanggar ketentuan undang-undang. Sementara, jika tak dilantik, Presiden akan dianggap melanggar etiket karena melantik seorang yang berstatus tersangka.

Hingga kini, suara di parpol pendukung pemerintah justru berkeras agar Jokowi melantik Budi. Fadli menekankan, Presiden tak perlu bimbang karena dia mempunyai hak sepenuhnya untuk melantik atau tidak melantik jenderal bintang tiga itu.

"Harusnya apa yang diputuskan presiden itu hak prerogatif presiden. Itu sudah disampaikan, DPR juga sudah menyikapi. Presiden tinggal memutuskan saja. Kami akan mendukung keputusan apa pun kalau terkait masalah ini," kata Fadli. (Dani Prabowo)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie