KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menunda kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, setelah sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan kenaikan harga premium senilai 7%.

Alasan pemerintah menunda kenaikan tersebut karena memastikan dulu kesiapan Pertamina terkait kebijakan ini.

"Jadi begini, kami baru tahu setelah pak Jonan (Menteri ESDM) sampaikan pengumuman ini. Pertamina sampaikan bahwa tidak siap," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Bali, Rabu (10/10).

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, kondisi keuangan negara. Kedua, daya beli masyarakat. Ketiga, kondisi riil ekonomi.

Menanggapi hal tersebut Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak mengapresiasi landasan pemerintah menunda kenaikan BBM jenis premium tersebut.

"Pertama, saya apresiasi presiden mengakui ada masalah dengan daya beli masyarakat Indonesia dan selama pemerintahan beliau daya beli masyarakat tidak mengalami perbaikan. Jangan sampai rakyat yang sudah sulit semakin sulit dengan kenaikan BBM tersebut, meski hanya berselang 1 jam dari instruksi beliau kepada Menteri ESDM untuk mengumumkan kenaikan tersebut," kata Dahnil melalui keterangannya, Kamis (11/10).

Dengan kejadian tersebut, Dahnil menuding bahwa pemerintahan Jokowi memperlihatkan buruknya koordinasi antara pimpinan dan lembaga di bawahnya.

"Dan dampaknya mempermalukan pemerintahan dan mengorbankan anak buah tanpa ada kata maaf sama sekali," ujar Dahnil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto