KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah kisruh larangan ekspor nikel ore kadar rendah, Harga Patokan Mineral (HPM) untuk penjualan domestik mencapai titik temu. Harga acuan untuk penjualan domestik dipatok dalam rentang US$ 27 - US$ 30 per metrik ton untuk nikel ore berkadar hingga 1,7%.

Kesepakatan tersebut dicapai setelah digelar pertemuan antara Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), pengusaha nikel, dan pengusaha smelter nikel, Selasa (12/11). Harga patokan dengan rentang batas atas dan bawah itu berlaku hingga Desember 2019.

Baca Juga: Pemerintah dan pengusaha sepakati harga jual nikel ore US$ 30 per metrik ton

Hadirkan Women’s Inspiration Month, Electronic City Hadirkan Promo Menarik

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, penetapan harga jual nikel ore menyesuaikan harga internasional yang ditetapkan oleh China dan dikurangi pajak, serta biaya transshipment untuk nikel kadar di bawah 1,7%. Harapannya, ini bisa menjaga harga jual nikel di tengah larangan ekspor nikel yang mulai efektif 1 Januari 2020.

Bahlil menyebut, jika ada sentimen yang menyebabkan fluktuasi harga, maka pengusaha tidak boleh mematok harga di luar rentang harga nikel ore yang telah ditetapkan.

Harga patokan tersebut disambut oleh kalangan pengusaha nikel. Direktur PT Sumber Swarna Pratama Ruslan Abdullah salah satunya. Menurut Ruslan, harga patokan dalam rentang US$ 27 - US$ 30 per metrik ton menjadi win-win solution di tengah kondisi saat ini.

Menurutnya, rentang harga patokan itu masih menjaga margin keekonomian bagi penambang, tapi di sisi lain juga tidak merugikan pihak smelter. Ruslan mengatakan, dengan batas bawah sebesar US$ 27 per metrik ton, penambang masih memperoleh margin yang tipis.

Baca Juga: Reformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratio

Pasalnya, ongkos produksi yang dikeluarkan oleh penambang bisa mencapai US$ 22 - US$ 24 per metrik ton. "Jadi itu sudah win-win solution. Meski margin tetap nggak banyak, tipis. Kan tambang ada fix dan variable cost, menambang atau tidak, kalau sudah terbit IUP (Izin Usaha Pertambangan) harus bayar," terang Ruslan kepada Kontan.co.id, Rabu (13/11).

Editor: Tendi Mahadi