JAKARTA. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dimyati Natakusumah mengajak sejumlah partai berideologi Islam untuk membuka pintu koalisi pada pemilihan presiden (pilpres) 2014."Kita ingin memilih pemimpin yang bisa diterima umat, sebenarnya partai-partai Islam itu pecahan dari PPP, jadi kita cuma ajak kembali ke rumah besar umat islam saja," tandas Dimyati saat dihubungi di Jakarta (12/11).Dimyati menuturkan bahwa PPP ingin mengajak sejumlah partai Islam lainnya untuk mengadakan musyawarah bersama guna menentukan siapa bakal capres yang akan diusung nantinya.Ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisi, Dimyati bilang bahwa dirinya sampai saat ini belum mengetahui sikap dari PKS."Saya tidak tahu apa mereka (PKS) sudah punya Capres atau belum, tapi kalau mau ikut ya ayok aja, kalau soal siapa yang terpilih sebagai capres, kita ajak semua untuk musyawarah dulu sebelum penentuan voting," imbuh anggota Komisi III DPR tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Soal koalisi, PPP: PKS kalau mau ikut 'ayok'
JAKARTA. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dimyati Natakusumah mengajak sejumlah partai berideologi Islam untuk membuka pintu koalisi pada pemilihan presiden (pilpres) 2014."Kita ingin memilih pemimpin yang bisa diterima umat, sebenarnya partai-partai Islam itu pecahan dari PPP, jadi kita cuma ajak kembali ke rumah besar umat islam saja," tandas Dimyati saat dihubungi di Jakarta (12/11).Dimyati menuturkan bahwa PPP ingin mengajak sejumlah partai Islam lainnya untuk mengadakan musyawarah bersama guna menentukan siapa bakal capres yang akan diusung nantinya.Ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk mengajak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisi, Dimyati bilang bahwa dirinya sampai saat ini belum mengetahui sikap dari PKS."Saya tidak tahu apa mereka (PKS) sudah punya Capres atau belum, tapi kalau mau ikut ya ayok aja, kalau soal siapa yang terpilih sebagai capres, kita ajak semua untuk musyawarah dulu sebelum penentuan voting," imbuh anggota Komisi III DPR tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News