KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Usulan Kementerian BUMN untuk mengenakan bunga kredit mikro 0% terus bergulir. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengakui belum melakukan komunikasi terkait rencana Kementerian BUMN ini. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan OJK harus bertemu dengan Kementerian BUMN untuk menbahas hal ini. Namun ia melihat skema paling memungkinkan lewat subsidi bunga. "Bank adalah badan usaha tentu saja harus dapat keuntungan. Kalau dana dalam penyaluran kredit berasal dari dana masyarakat bukan pribadi, maka harus dibayar," ujar Dian, Senin (27/2).
Baca Juga: Wujudkan Kredit Mikro 0%, Erick Thohir Minta BI Beri Dana Murah 0% kepada Himbara Lantaran, bank juga harus membayar dana masyarakat yang dititipkan oleh masyarakat dalam bentuk simpanan baik giro, tabungan, maupun deposito. Sehingga, bank membutuhkan keuntungan dari bunga kredit untuk mencapai keuntungan. "Kalau subsidi, kita tahu KUR yang masif itu ada subisidi dari pemerintah. Artinya kalau bunga 0% karena subsidi, ya bisa saja. Bukan berarti tanpa bunga, (tetap ada bunga) yang dibayarkan oleh pemerintah, bukan debitur," jelasnya. Ia menilai penyaluran kredit ke segmen mikro ini tidak hanya dilakukan oleh bank milik pemerintah. Juga dilakukan oleh bank swasta termasuk BPR yang sumber dananya dari masyarakat. "Kalau subsidi, tentu saja itu hak pemerintah. Saya belum simak soal ini, maka saya harus bertemu dulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir, " paparnya. Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan skema pemberian dana murah 0% dari Bank Indonesia (BI) kepada himpunan bank milik negara (Himbara). "Kan kemarin di Komisi VI DPR, ditanyakan bagaimana bisa memberikan kredit UMKM lebih murah? Nah tentu apa yang sudah kita bicarakan dengan BI, bagaimana BI bisa memberikan dana murah ke Himbara dengan bunga 0%. Itu statement saya," ujar Erick di Jakarta pada Selasa (28/2). Ia menjelaskan, bila BI bisa memberikan bunga 0% kepada kelompok bank milik negara maka pengenaan bunga kredit mikro dan UMKM bisa turun beberapa persen. Artinya, usulan ini hanya akan berlaku untuk Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Erick tidak menyebutkan skema yang akan ditempuh dengan memberikan subsisi bunga. Lantaran, Erick menyatakan Presiden Joko Widodo sudah memiliki program kredit usaha rakyat dengan bunga 3%. "Itu program pemerintah itu kan tidak bisa sepanjang tahun. Pengeluaran kita kan lama-lama harus efisiensi. Tidak bisa semua subsidi sedangkan masyarakat kita makin banyak dan
middle income makin banyak," jelasnya. Erick mengaku respons dari bank sentral sangat positif dengan membentuk tim untuk mewujudkan cita-cita kredit 0%. Ia menyatakan tim ini terdiri dari dua orang perwakilan dari BI dan dua orang wakil menteri BUMN.
Baca Juga: Ekonom Yakini Penyaluran Kredit Bank Himbara Sesuai dengan Koridor "Sudah bentuk Tim dari BI kirim dua orang, saya kirim dua wamen saya, tidak tanggung-tanggung kan," jelasnya. Sebelumnya, Erick berharap rencana ini bisa diwujudkan dalam kurung waktu satu bulan. Namun ia menyakan peluncuran program ini akan bergantung kepada BI sebagai regulator perbankan. Pengamat dan Ekonom Yanuar Rizky menyatakan skema itu bernama Quantitative Easing (QE) alias penggelontoran yang dilakukan oleh bank sentral. Kendati memungkinkan untuk dilakukan, Yanuar menyebut kebijakan bauran mengandung risiko mengerek inflasi jika gagal dilakukan.
"Jadi, sektor mikronya pun harus tepat sasaran, terkait penciptaan lapangan kerja, peningkatan rantai suply dan money creation di M0 dan M1. Kalo gagal ya seperti QE di Amerika, yang sekarang malah menyulut inflasi," ujar Yanuar kepada Kontan pada Selasa (28/2). Agar tepat sasaran, Yanuar menyarankan BI harus secara independen menyampaikan konsepnya. Namun, skema ini harus diuji di publik serta konsensus antara BI, DPR dan Pemerintah. "Jujur saja, kalau lihat pola politik ekonomi saat ini yang mengampangkan masalah membuat kebijakan populis grasak grusuk. Maka tidak cukup kredibel untuk QE," jelasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
