KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah dalam RDPU Panja Kebijakan Kurikulum, Senin (28/3) menekankan, agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI fokus untuk memperbaiki kurikulum yang sudah ada.

Himmalatul menjelaskan, pihaknya sedari awal memang kurang setuju dengan konsep kurikulum merdeka yang ditawarkan. Pasalnya dari grand design yang diberikan Kemendikbud kepada komisi X DPR RI masih banyak hal-hal yang perlu di kritisi.

Baca Juga: Kurikulum Merdeka Digelar Tahun 2024, Pakar Pendidikan: Jangan Tergesa-Gesa.

“Karena ketika kita rapat dengan kementerian kita sudah meminta peta jalan pendidikan atau grand design yang saat ini peta jalan pendidikannya masih terus kita kritisi karena masih banyak hal hal yang belum sesuai,” imbuh Himalatul.

Himalatul menilai tidak ada konsistensi dalam pendidikan Indonesia. Terlalu banyak kebijakan yang ditelurkan namun tidak dikaji secara betul. sehingga yang terjadi adalah banyak sekolah, guru dan murid yang dikorbankan karena harus menjadi percobaan sistem yang ada.

Dia juga menyayangkan, sebelumnya mekanisme penjurusan di SMA telah dihapuskan. Menurutnya penjurusan ini staratgis untuk mengetahui minat dan karaktersitik siswa.

“Apalagi penjurusan dihapus sekarang, padahal dengan penjurusan kita bisa tahu minat siswa, sehingga tidak dipukul rata pembelajaranya, karna tiap anak memiliki bakat yang berbeda beda,” tegasnya.

Halimatul menambahkan, hal tersebut mungkin yang seharusnya lebih dikaji lagi oleh Kemendikbud. Selanjutnya dia juga berharap Kemendikbud dapat lebih fokus memperbaiki apa yang kurang dalam kurikulum 2013. “Maka dari itu penyebutannya revisi bukan membuat kurikulum yang baru,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Ir. Djohar Arifin Husin Anggota Komisi X DPR RI mengatakan, agar Kemendikbud dapat lebih banyak mendengar dan menyerap aspirasi dari beberapa pakar pendidikan serta asosiasi guru.

Baca Juga: Kurikulum Merdeka, Tak Akan Ada Lagi Jurusan IPA-IPS-Bahasa di SMA

Selian itu dia menambahkan, dengan kondisi pandemi saat ini dia mengatakan ketidaksetujuanya dalam membuat sesuatu yang baru. Djihar mengimbau agar Kemendikbud dapat fokus mengatasi permasalahan akibat pandemi saja.

“Kita tahu bahwa kami dari awal sangat tidak setuju di suasana seperti ini membuat yang baru-baru. Konsentrasi lah untuk mengatasi akibat pandemi yang luar biasa parahnya, Jadi konsentrasilah dulu ke situ,” tutup Djohar.

Kurikulum Merdeka atau sebelumnya disebut Kurikulum Prototipe diluncurkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Jumat (11/2/2022).

Terobosan ini penting sekali karena berhubungan langsung dengan akselerasi mutu pembelajaran.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, Kurikulum Merdeka ini tidak dipaksakan untuk diterapkan ke sekolah-sekolah.

Kemendikbud Ristek memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk menerapkan Kurikulum Merdeka.

Menurut Nadiem, Kurikulum Merdeka ini merupakan kurikulum yang jauh lebih ringkas, sederhana dan lebih fleksibel untuk bisa mendukung learning loss recovery akibat pandemi Covid-19.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto