JAKARTA. Mengenai posisi Ketua DPR, Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basara mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi yang diajukan PDIP tentang Undang-undang MPR DPR DPD, DPRD (MD3). Ahmad mengatakan pasal yang digugat adalah pasal 84 yang mengatur pimpinan DPR dipilih secara voting. Padahal sebelumnya posisi tersebut adalah jatah pemenang pemilihan umum (Pemilu), yang tahun ini dimenangkan oleh PDIP. "Kalau dikabulkan atau ditolak, nanti strateginya masih rahasia," kata Ahmad di kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).
Soal kursi Ketua DPR, PDIP tunggu hasil uji materi
JAKARTA. Mengenai posisi Ketua DPR, Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basara mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan uji materi yang diajukan PDIP tentang Undang-undang MPR DPR DPD, DPRD (MD3). Ahmad mengatakan pasal yang digugat adalah pasal 84 yang mengatur pimpinan DPR dipilih secara voting. Padahal sebelumnya posisi tersebut adalah jatah pemenang pemilihan umum (Pemilu), yang tahun ini dimenangkan oleh PDIP. "Kalau dikabulkan atau ditolak, nanti strateginya masih rahasia," kata Ahmad di kantor DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).