JAKARTA. Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan pembagian saham di Blok Mahakam. Isinya mengejutkan. Presiden menolak permintaan pemerintah daerah (Pemda) Kalimantan Timur untuk memiliki 19% saham di Blok Mahakam.

Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Jumat (3/1), di Istana Negara.

Pemerintah memutuskan pembagian saham di Blok Mahakam adalah sebesar 60% oleh Pertamina, 10% Pemda Kaltim, dan 30% Total EP dan Inpex Corp. Setelah pembagian porsi saham selesai, pemerintah akan melakukan penghitungan atas nilai aset Blok Mahakam. "Proses pengambil alihan ini harus disiapkan sebaik-baiknya, agar tidak ada gangguan teknis," tegas Presiden.

Demi kelancaran proses ini, presiden minta Kementerian ESDM, Pertamina dan pemerintah daerah menjaga komunikasi dengan baik. Menteri ESDM Sudirman Said menegaskan, pemerintah pusat memutuskan untuk tak mengabulkan keinginan Pemda Kaltim lebih dari 10% di Mahakam. Untuk itu, "Saya akan minta Pertamina bicara ke Pemda Kaltim," ungkap dia.

Hazairin Adha, Direktur Utama PT Migas Mandiri Pratama (BUMD) mengatakan, pemerintah daerag kecewa dengan hasil keputusan pemerintah ini. Apalagi, kata Hazairin, keinginan mendapatkan 19% saham Blok Mahakam merupakan aspirasi masyarakat Kalimantan Timur.

Makanya, Pemda Kaltim akan berupaya untuk mendapatkan opsi akuisisi dari saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lainya. "Mungkin, nanti ada upaya akuisisi dari 30% porsi saham Total dan Inpex. Tapi, ini wewenang Gubernur Kaltim, " ujar dia.

Yang jelas, Pemda siap mengambil 10% saham Blok Mahakam. Lantaran porsi hanya 10%, mereka siap tak menggandeng mitra. Dana bahkan sudah disiapkan. Namun, porsi pembagian dana investasi masih harus menunggu porsi pembagian saham antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Amrullah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov Kaltim berharap, kelak ada perubahan kebijakan sehingga Kaltim bisa menggenggam 19% saham Blok Mahakam. "Ini kan blok habis kontrak, bukan blok baru, jadi risiko bisnisnya kecil. Wajar dong jika daerah penghasil minta kepemilikan sebesar 19%," ujarnya.

Sudirman mengatakan, secara keseluruhan, kepemilikan saham Blok Mahakam saat ini sudah final dan mendapat restu dari Presiden Joko Widodo. "Ini keputusan final," ujarnya.

Pemerintah bahkan juga mengaku telah bertemu dengan Total EP atas kesepakatan pengurangan (down share) saham mereka. Down share ke Total EP dan Inpex menjadi sebesar 30% tidak gratis. "Kepemilikan ini bisa dalam bentuk nilai uang, ditukar dengan blok-blok mereka yang ada di negara lain," kata dia.

Wianda Pusponegoro, Vice President Corporate Communication PT Pertamina bilang, Pertamina menyambut baik putusan pengembangan Blok Mahakam ini. "Kami akan mengikuti proses penyelesaian proses keputusan partisipasi saham ini," ujar dia.

Namun, kata Wianda, jika Pemda ngotot meminta jatah saham lebih dari 10%, Pertamina siap negosiasi secara business to business. Alhasil, keinginan Pemda memiliki 19% saham di Mahakam belum benar-benar tertutup.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan