KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pasangan Prabowo-Gibran resmi memenangkan pemilu presiden tahun 2024, program makan siang gratis pun menjadi sorotan pengamat perekonomian, pasalnya, ini masih memerlukan kajian.

Menanggapi hal itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad menilai, implementasi program makan siang gratis masih perlu dilakukan kajian. Terlebih, dikhawatirkan program tersebut bakal menelan biaya jumbo.

"Kalau seluruh program itu dimasukkan ke APBN 2025 saya yakin ngak cukup karena anggarannya besar, misalkan makan siang gratis itu anggarannya Rp 400 triliun itu sama saja belanja infrastruktur," ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (20/3).

Baca Juga: Ekonom Beberkan Tiga Konsekuensi Fiskal Program Makan Siang Gratis

Sejalan dengan hal itu, Tauhid berpesan agar tim Prabowo - Gibran dapat merumuskan skenario terbaik dalam proses implementasi makan siang gratis tersebut.

"Kalau di APBN 2025 sudah ditetapkan defisit APBN 2,85%, artinya sudah batas maksimum, dengan anggaran segitu maka makan siang gratis masih kecil, mungkin sekitar Rp 30 triliun - Rp 50 triliun, tapi itu tidak semuanya (digunakan) mungkin pilot projek di beberapa lokasi,” terangnya.

Setidaknya, terdapat tiga konsekuensi yang dapat dijadikan pertimbangan pemerintah bila program makan siang tetap dijalankan, untuk dapat memastikan postur APBN 2025 tetap terjaga. 

Pertama, merealisasikan program makan siang gratis secara bertahap dan memprioritaskan implementasi pada golongan masyarakat hingga wilayah tertentu saja.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi 6%-7% Realistis Atau Tidak? ini Kata Ekonom Core

Kedua, berkenaan dengan peningkatan pendapatan negara agar defisit fiskal tidak terlalu besar, maka kebijakan kenaikan tax ratio sebesar 11% tetap dijalankan pada 2025.

"Ketiga, konsekuensinya mau tidak mau pasti ada anggaran yang direalokasi apakah bansos subsidi dan sebagainya kalau ada program-program yang baru," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli