KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT MRT Jakarta terus melakukan pembangunan fase 2 MRT Jakarta.

Direktur Utama PT MRT Jakarta, William P Sabandar mengatakan, saat ini pihaknya tengah memproses pengadaan untuk paket kontrak CP 202 dan paket kontrak CP 205. Setelah kedua paket kontrak tersebut gagal tender, maka diputuskan untuk melakukan penunjukan langsung (direct contracting) pengerjaan kedua paket kontrak tersebut.

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan kegagalan tender tersebut. Diantaranya, selain karena berisiko tinggi pekerjaan proyek di tengah pandemi, kontraktor Jepang merasa sulit dalam penyelesaian paket pekerjaan. Kemudian, minimnya keterlibatan dan ketertarikan kontraktor Jepang. Padahal, pembangunan MRT Fase 2 dibiayai oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) yang terikat dengan kriteria kontraktor utama harus berasal dari Jepang.

KB Bank Kucurkan Kredit Rp110 Miliar untuk Brawijaya Hospital Tangerang

Oleh karena itu, MRT berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang agar pengerjaan paket dilakukan dengan penunjukan langsung. JICA mempersyaratkan hal tersebut harus disetujui pemerintah Indonesia. William menyebut, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyetujui sehingga dari sisi aturan hal tersebut sudah cukup mendukung.

“Disinilah yang sedang kita atur khususnya dengan pemerintah untuk mendesain perubahan MOD (Minutes Of Discussion) yang memasukkan direct contracting. Jadi dengan itu maka persyaratannya menjadi terpenuhi. Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang yang dituangkan dalam mini talk discussion yang kemudian nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan direct contracting,” jelas dia.

Baca Juga: Pandemi covid-19, pendapatan tiket MRT Jakarta terkontraksi hingga 73%

William memastikan penunjukan langsung itu akan akuntabel. Pihaknya memperhatikan tiga hal dalam proses penunjukan itu. Pertama, benar secara kelembagaan pemerintah. Kedua benar dari sisi pengadaan.

“Benar – benar harus didampingi, oleh sebab itu ada banyak unsur pengawasan. Kita berkonsultasi dengan LKPP, BPKP, Kejaksaan Agung dan KPK untuk sesuai dengan kewenangan dna tanggungjawabnya ikut mengawasi proses pengadaan,” ujar dia.

Ketiga, memastikan bahwa governance eksekusi juga benar. Jadi jika prosesnya lama maka tidak ada gunanya dilakukan direct contracting. Seperti diketahui, MRT Jakarta fase 2A MRT Jakarta terdiri dari dua segmen. Yaitu segmen satu dari Bundaran HI hingga Harmoni dan segmen dua dari Harmoni hingga Kota. Segmen satu direncanakan selesai pada Maret 2025 dan beroperasi pada April 2025. Sedangkan segmen dua ditargetkan akan selesai pada Agustus 2027.

William memastikan pihak yang akan mengerjakan fase 2A adalah kontraktor yang sudah punya pengalaman dan kapabilitas. Pihaknya tengah memproses proses penunjukan langsung tersebut. Ia menargetkan paket kontrak CP 202 dan paket kontrak CP 205 sudah bisa mulai dikerjakan pada Juli 2021. Ia berharap dengan penunjukan langsung ini akan ada efisiensi dari segi waktu dan biaya.

“Semua pihak harus ikut turun tangan bahwa proses ini kita bisa mengunci bahwa dari sisi eksekusi bisa dijamin ini akan selesai di Maret 2025 dan untuk segmen satu dan segmen dua akan selesai agustus 2027, nah ini harus dikawal oleh semua pihak,” jelas William.

Sebagai informasi, paket kontrak CP 202 membangun Stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar. Sementara paket kontrak CP 205 mengerjakan sistem perkeretaapian dan rel (track). Sementara paket kontrak CP 201 yang membangun Stasiun Thamrin dan Monas telah mencatat perkembangan hingga 8,77 persen.

Selanjutnya: MRT ubah 350 pilar jalur layang jadi media iklan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News