JAKARTA. Direktur Utama PT MRT (mass rapid transit) Jakarta Dono Boestami menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota. Dia meminta dukungan Pemprov DKI terkait pembebasan lahan sekaligus melaporkan kondisi terkini perkembangan proyek MRT. "Kendala utama itu memang lahan. Di Lebak Bulus saja, sebenarnya itu kan sebagian besar lahan negara. Di sana sekarang sudah kosong, terakhir kita ke sana sudah kosong. Kita tinggal minta bantu untuk mempercepat pembongkaran," kata Dono, Rabu (7/1). Sedangkan untuk lahan yang berada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Dono mengaku belum ada kendala lain yang berarti. Adapun untuk konstruksi MRT di Jalan Fatmawati berada di beberapa titik yang bersinggungan dengan dua stasiun. Meski demikian, tutur Dono, kedua stasiun tersebut tidak harus dikenakan pembebasan lahan, tetapi lebih pada menyesuaikan dengan garis padan bangunan yang mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur soal itu. Dono mengaku telah dijanjikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Menurut Djarot, perkembangan pengerjaan proyek MRT sudah rampung sekira 60% dari keseluruhan pengerjaan, baik untuk fisik bangunan, instalasi, dan sebagainya. Dia pun mengakui bahwa masalah utama proyek MRT memang masih pada pembebasan lahan. "Kalau sekarang kan 2015, sudah ada suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang khusus untuk masalah pembebasan lahan, sehingga bisa cepat. Sudah kita bagi, ada Bina Marga dan (Pekerjaan Umum) Tata Air, jadi lebih spesifik tugasnya," ucap Djarot. Mantan Wali Kota Blitar ini berharap bahwa pengerjaan MRT masih dalam jadwal yang telah ditetapkan. MRT ini disiapkan rampung seluruhnya pada tahun 2018, sebelum Asean Games diadakan di Jakarta sebagai tuan rumah. (Andri Donnal Putera) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Soal pembebasan lahan, Dirut PT MRT temui Djarot
JAKARTA. Direktur Utama PT MRT (mass rapid transit) Jakarta Dono Boestami menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat di Balai Kota. Dia meminta dukungan Pemprov DKI terkait pembebasan lahan sekaligus melaporkan kondisi terkini perkembangan proyek MRT. "Kendala utama itu memang lahan. Di Lebak Bulus saja, sebenarnya itu kan sebagian besar lahan negara. Di sana sekarang sudah kosong, terakhir kita ke sana sudah kosong. Kita tinggal minta bantu untuk mempercepat pembongkaran," kata Dono, Rabu (7/1). Sedangkan untuk lahan yang berada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Dono mengaku belum ada kendala lain yang berarti. Adapun untuk konstruksi MRT di Jalan Fatmawati berada di beberapa titik yang bersinggungan dengan dua stasiun. Meski demikian, tutur Dono, kedua stasiun tersebut tidak harus dikenakan pembebasan lahan, tetapi lebih pada menyesuaikan dengan garis padan bangunan yang mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur soal itu. Dono mengaku telah dijanjikan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI untuk mempercepat proses pembebasan lahan. Menurut Djarot, perkembangan pengerjaan proyek MRT sudah rampung sekira 60% dari keseluruhan pengerjaan, baik untuk fisik bangunan, instalasi, dan sebagainya. Dia pun mengakui bahwa masalah utama proyek MRT memang masih pada pembebasan lahan. "Kalau sekarang kan 2015, sudah ada suatu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang khusus untuk masalah pembebasan lahan, sehingga bisa cepat. Sudah kita bagi, ada Bina Marga dan (Pekerjaan Umum) Tata Air, jadi lebih spesifik tugasnya," ucap Djarot. Mantan Wali Kota Blitar ini berharap bahwa pengerjaan MRT masih dalam jadwal yang telah ditetapkan. MRT ini disiapkan rampung seluruhnya pada tahun 2018, sebelum Asean Games diadakan di Jakarta sebagai tuan rumah. (Andri Donnal Putera) Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
